Mei 2024, Inflasi Sumsel Tetap Terkendali Didorong oleh Kolaborasi Efektif dan Sinergi Antar Lembaga

PALEMBANG, WongKito.co, - Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Mei 2024 mengalami inflasi sebesar 0,06% (mtm), menurun dibandingkan bulan April 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,43% (mtm). 

Secara tahunan, realisasi inflasi Sumsel tercatat menurun menjadi sebesar 2,98% (yoy) dari bulan sebelumnya (3,12%; yoy). Perkembangan tersebut juga sejalan dengan inflasi nasional yang menurun menjadi sebesar 2,84% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya (3,00%; yoy). 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Ricky P. Gozali mengatakan, 4 (empat) komoditas utama penyumbang inflasi pada bulan ini adalah cabai merah; emas perhiasan; bawang merah; dan gula pasir dengan andil pada masing-masing komoditas adalah sebesar 0,10%, 0,08%, 0,07%, dan 0,03% secara berturut-turut (BPS, 2024). Peningkatan harga cabai dan bawang merah disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di daerah sentra yang mengganggu produksi dan distribusi komoditas tersebut. Adapun kenaikan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh sentimen eksternal. 

Baca juga:

• 209 Lokasi Bioskop Cinema XXI Berpartisipasi Kumpulkan Minyak Jelantah untuk Diolah jadi Biofuel
• Pengembangan IKN Bermasalah, BPK Temukan 4 Hal ini
• Sandra Dewi Resmi jadi Tersangka? Simak Hasil Penelusurannya, Ini Faktanya

Di sisi lain, kenaikan harga gula pasir disebabkan oleh mundurnya musim giling tebu sehingga kebutuhan gula masih mengandalkan stok awal tahun yang tersedia. 

Inflasi Sumatera Selatan yang terkendali tidak terlepas dari upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel dalam mengendalikan inflasi. Pada Mei 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melanjutkan komitmennya dalam pengendalian inflasi khususnya pada komoditas pangan bergejolak (volatile food). 

Melalui strategi 4 K yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersinergi dengan berbagai pihak melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi yang masif, katanya.

Di sisi ketersediaan pasokan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Training of Trainers Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Goes to School (GTS) Awards, serta memberikan bibit dan benih cabai untuk SMA/SMK se-Sumatera Selatan yang kemudian akan dilakukan perlombaan budidaya cabai antar SMA/SMK se-Sumatera Selatan. Kemudian, untuk memastikan keterjangkauan harga, dilaksanakan operasi pasar/pasar murah di beberapa wilayah kab/kota di Sumatera Selatan serta pemantauan harga dan stok pangan, ujarnya.

Kelancaran distribusi komoditas dilakukan dengan mensinergikan dan mengkoordinasikan berbagai instansi terkait subsidi harga, subsidi angkutan maupun subsidi operasional lain dalam rangka pelaksanaan operasi pasar murah serentak se-Sumsel serta penyaluran beras SPHP berkoordinasi dengan Bulog. 

Pengendalian inflasi Sumatera Selatan juga dilakukan dengan memastikan komunikasi yang efektif melalui publikasi kegiatan pengendalian inflasi, himbauan Gerakan Selamatkan Pangan dengan Stop Boros Pangan kepada masyarakat, serta rapat koordinasi TPID dan instansi terkait yang dilakukan secara rutin.

Sebagai langkah lanjutan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi ke depan, ​Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Mei 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25%. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter pro-stability, yaitu sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, termasuk efektivitas dalam menjaga aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar Rupiah. 

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran, tuturnya.