Menkeu Pastikan Rupiah, Inflasi, dan Cadangan Devisa Aman di Tengah Krisis Global

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan nilai tukar rupiah Indonesia tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Ia menyebut nilai tukar rupiah pada kuartal I-2022 mengalami sedikit depresiasi 0,33 % secara rata-rata dibandingkan dengan posisi akhir 2021. 

“Depresiasi rupiah tersebut lebih rendah dibandingkan mata uang sejumlah negara berkembang lain. Malaysia ringgit 1,15 persen, India rupee 1,73 persen, Thailand baht 3,5 persen," jelas Sri Milyani dalam Konferensi Pers Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke-2 tahun 2022 di Jakarta, Rabu, 13 April 2022.

Baca Juga :

• PGN LNG Siapkan 5 Inisiatif Bisnis Menuju Transisi Sustainable Energy
• PLN Sediakan Layanan Listrik Tanpa Kedip, Sukseskan Motocross Grand Prix (MXGP) 2022
• Tahun 2022, Pemerintah Buka 758.018 Formasi Guru ASN PPPK

Menkeu sekaligus Ketua KSSK itu menyampaikan bahwa Inflasi di Indonesia hingga Maret 2022 tetap terkendali pada tingkat 2,64 % (yoy). Hal ini didukung oleh masih cukup terkendalinya sisi penawaran didalam respon kenaikan permintaan.

"Tetap terkendalinya ekspekstasi inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, serta berbagai respons kebijakan yang dilakukan pemerintah terutama di dalam menjaga barang-barang yang diatur pemerintah atau administered price, " ujar Sri Mulyani.

Meski demikian, Sri Mulyani menyampaikan bahwa masih ada sejumlah risiko rambatan yang berasal dari kondisi global saat ini. Risiko itu akan berpotensi mempengaruhi dari sisi inflasi, cost of funds, dan kinerja perekonomian.

Sedangkan, cadangan devisa Indonesia pada Maret 2022 tetap pada tingkat yang tinggi yakni mencapai US$139,1 miliar. Angka ini setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah.

“Standar ini berada di atas standar kecukupan internasional yang biasanya dihitung di atas 3 bulan kebutuhan impor. Dengan itu, cadangan devisa Indonesia lebih dari dua kali lipat standar kecukupan internasional,” ujar Sri Mulyani.

Meskipun demikian, Ketua KSSK itu menyampaikan KSSK yang juga terdiri dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tetap mewaspadai dan memantau stabilitas sistem keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

"KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan pemantauan bersama termasuk di dalam merumuskan respon kebijakan yang terkoordinasi dan bersinergi didalam menjaga pemulihan ekonomi nasional dan menghadapi gejolak dan dinamika kondisi global yang tinggi, " jelas Sri Mulyani.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Heriyanto pada 13 Apr 2022