Negara Maju Dinilai Kurang Transparan dalam Keuangan Isu Iklim

Jakarta, Wongkito.co - Dua pertiga dari total US$343 miliar tidak pernah dilaporkan sebagai pencairan atau memiliki keterkaitan yang sedikit dengan isu iklim.

Hal itu diungkapkan oleh ONE Campaign. Tidak adanya transparansi keuangan iklim dari negara maju antara 2013 dan 2021. Jumat, 1 Desember 2023.

ONE, sebuah kelompok advokasi nirlaba, menyatakan analisis mereka terhadap data sumber terbuka mengenai pendanaan iklim internasional publik dari negara-negara maju dan lembaga multilateral menyoroti kurangnya transparansi yang mengkhawatirkan.

ONE menambahkan, ini juga menekankan kesenjangan antara kebutuhan pendanaan iklim di pasar negara berkembang. Banyak di antaranya sedang berjuang melawan krisis utang, tidak sesuai dengan yang disediakan negara-negara kaya.

Baca juga

• Pertamina Plaju Produksi BBM Ramah Lingkungan
• UIN Raden Fatah Ikuti Presentasi Uji Publik 2023 Menuju Kampus Informatif
• Gudang Garam Berinvestasi di Jalan Tol

“Tidak ada audit atau pemeriksaan atas apa yang dilaporkan,” kata David McNair, direktur eksekutif kebijakan global. “Tidak ada pertanggungjawaban apa pun,” sambungnya, dikutip dari Reuters.

Kampanye ONE mengatakan negara-negara Barat melaporkan proyek-proyek yang tidak terkait dengan iklim—mulai dari pembangkit listrik tenaga batu bara hingga proyek hotel pesisir—karena pendanaan iklim semakin berkurang dari dana yang dijanjikan.

Dua kelompok - Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim—menyusun data berdasarkan apa yang diserahkan negara-negara dan bagaimana mereka mengklasifikasikan pengeluarannya. Tidak ada kelompok yang segera menanggapi permintaan komentar yang dikirim melalui email pada Rabu malam.

Sementara negara-negara maju telah berjanji mengirimkan US$100 miliar per tahun untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi dan beradaptasi dengan perubahan iklim, tidak ada aturan atau pedoman resmi yang menguraikan apa yang dapat mereka laporkan ke PBB sebagai pendanaan iklim.

Analisis ONE menemukan antara 2013 dan 2021, Nigeria menerima 75% lebih sedikit dari yang dijanjikan-defisit/kekurangan US$4,5 miliar. Kenya juga menerima US$4,5 miliar lebih sedikit dari yang dijanjikan, sementara kekurangan Senegal mencapai US$2,8 miliar.

Baca juga

• Nikmati Kopi Hitam, di Kedai Nan Yo Padang, Nuansa Tempo Dulu Bikin Betah Ngopi
• Ayo Kunjungi Pameran Warisan Leluhur, Balai Pelestarian Kebudayaan Sumsel Hadirkan Kerangka Kapal Kuno hingga Ingot Timah 35 Kg
• Konferensi ICIR: Jangan Mudah Terjebak Ujaran Kebencian

ONE mendesak peraturan pengungkapan yang lebih baik, metodologi yang transparan dan dapat direplikasi, serta validasi data.

“Kita perlu mengatasi masalah ini sehingga negara-negara benar-benar memiliki cukup uang untuk berinvestasi dalam energi bersih dan berinvestasi dalam ketahanan terhadap perubahan.”

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Distika Safara Setianda pada 01 Dec 2023