Pemerintah Gagal, Nasib Buruh Angkutan Batu Bara Terancam

PALEMBANG, WongKito.co - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sumatera Selatan menilai larangan operasional angkutan batu bara di jalan publik membuat nasib buruh angkutan terancam.

Hal itu terjadi, karena kebijakan tidak disertai dengan persiapan pembangunan infratruktur jalan khusus batu bara, sehingga LMND Sumatera Selatan menilai pemerintah gagal dalam mengendalikan industri ektraktif, demikian disampaikan dalam siaran pers, Jumat (16/1/2026).

Ketua Bidang Agitasi Politik dan Propaganda LMND Sumatera Selatan, Ferry Maulana, menegaskan bahwa persoalan utama kebijakan ini bukan pada niat penertiban, melainkan pada kesiapan pelaksanaannya.

“Larangan ini terlihat tegas di atas kertas, tapi tidak siap dilapangan. Jalan khusus belum tersedia, sementara angkutan dihentikan. Yang terdampak langsung adalah buruh angkutan,” ujarnya.

Baca Juga:

• Hoaks: Link Pendaftaran Pembuatan SIM Gratis 2026
• Kode Etik Jurnalistik Ibarat Rel Kereta bagi Jurnalis
• Kia Perkenalkan Wajah Baru Carens di Indonesia

LMND Sumatera Selatan menilai penegakan aturan tanpa kesiapan teknis menunjukkan lemahnya perencanaan kebijakan. Penghentian angkutan batu bara secara kaku berisiko mengganggu rantai pasok dan menekan penerimaan daerah, sekaligus memukul sopir truk dan pekerja logistik yang tidak memiliki jaring pengaman ketika aktivitas angkutan terhenti.

Di sisi lain, Ferry Maulana menegaskan bahwa perusahaan tambang juga tidak bisa lepas tangan dari situasi ini. “Selama bertahun-tahun perusahaan memanfaatkan jalan umum sebagai jalur logistik murah. Ketika larangan diberlakukan, mereka justru mengeluh tanpa bertanggung jawab pada nasib buruh,” tegasnya.

LMND Sumatera Selatan memandang polemik ini sebagai cerminan kegagalan negara dalam mengendalikan industri ekstraktif.

“Jika pemerintah serius menata angkutan batu bara, maka kesiapan infrastruktur dan perlindungan buruh jelas harus menjadi prioritas, bukan sekedar penegakan aturan tampa memikirkan dampak sosial dan ekonomi yang di timbulkan dari kebijakan ini,” ujar dia.(ril)