Pemerintah Gelontorkan Rp43,3 Triliun Untuk Bansos Hingga Maret 2024

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyaluran belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp43,3 triliun per 31 Maret 2024 atau kuartal I-2024. Realisasi itu tumbuh 20,7 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyaluran bansos pada kuartal pertama 2023 masih rendah. Lantaran saat itu Kementerian Sosial (Kemensos) tengah melakukan penyesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Hal itupun membuat eksekusi pemberian bansos pun sedikit tertunda sampai melewati periode Januari hingga Maret, maka realisasi 2024 bansos disebut mengalami kenaikan baseline.

Baca juga:

• Pembangunan IKN Sudah Sedot APBN Rp72,1 Triliun
• Antisipasi Perkawinan Anak, Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi jadi Kurikulum Penting sejak Dini
• Akui Kinerja Sektor Migas tak Optimal, ini Penjelasan SKK Migas

"Tahun 2024 kembali, kemudian dilakukan secara reguler tanpa ada masalah dengan DTKS maupun modalitas untuk transfer apakah melalui bank maupun melalui PT Pos. Sehingga eksekusinya bisa Januari-Maret," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi April 2024 pada Jumat, 26 April 2024.

Menkeu menjelaskan, realisasi belanja bansos pada Maret 2024 meningkat utamanya dipengaruhi oleh Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I, serta program Kartu Sembako.

Bendahara negara ini merincikan, realisasi bansos melalui Kementerian Sosial per 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp20,4 triliun untuk PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.  Kemudian penyaluran melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp11,6 triliun untuk bantuan iuran PBI JKN bagi 96,7 juta peserta.

Selanjutnya, bansos melalui Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp9,9 triliun untuk PIP bagi 7,9 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 605,4 ribu mahasiswa. Sementara yang disalurkan melalui Kementerian Agama sebesar Rp1,4 triliun untuk PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 37,1 ribu mahasiswa.

Terakhir, penyaluran melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp34 miliar untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana.

Tak Terkait Pemilu

Sri Mulyani menegaskan jika, meski ada kenaikan realisasi bansos pada 2024 ini bukan dipengaruhi adanya kepentingan Pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Melainkan, eksekusi penyaluran bansos pada kuartal I-2023 lebih rendah, karena saat itu Kementerian Sosial sedang melakukan pengaturan terhadap data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS).

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 26 Apr 2024