Pemkot Palembang Segera Surati Kementerian PAN-RB Terkait Nasib Honorer

PALEMBANG, WongKito.co - Wacana penghapusan pegawai honorer di kantor pemerintah pada tahun 2023 disikapi Pemkot Palembang akan segera menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa, berjanji akan menjadi garda terdepan memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

“Kita akan meminta pertimbangan terkait dengan nasib para honorer dengan mengirimkan surat secara resmi,” kata dia, usai memimpin apel gabungan, Senin (6/6/2022).

Baca Juga:

• Simak Ini Syarat Diangkat Jadi PNS yang Harus Diketahui, Tenaga Honorer Resmi Dihapus
• Ditarget Beroperasi Agustus Mendatang, Jalan Tol Cisumdawu Seksi 2 dan 3 Hampir Selesai
• Mantap! Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang bisa Magang di Gojek

Ia mengungkapka honorer di lingkungan Pemkot Palembang sangat dibutuhkan, karena selama ini merupakan ujung tombak pemerintahan.

"Ya hal ini juga (masalah honorer) sudah pernah dibahas melalui Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi). Berdasarkan surat edaran dari Kemenpan RB kita diberikan batas waktu untuk menyelesaikannya sampai tanggal 28 November 2023,” ungkapnya.

Menurutnya, seluruh tenaga honorer harus menjadi prioritas direkrut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Tidak hanya tenaga pendidikan dan kesehatan saja yang menjadi prioritas usulan, namun kita usulkan juga dari formasi lain juga agar mereka bisa direkrut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” tegas Dewa.

Baca Juga:

• DLHP Sumsel Apresiasi Ketaatan Lingkungan Kilang Pertamina Plaju, Raih Proper Hijau
• Telkomsel Hadirkan Platform tSurvey.id, Platform untuk Buka Peluang Riset Digital Inovatif Secara Mudah, Cepat, dan Akurat
• Komisi 1 DPRD Sumsel Desak Gubernur Segera Lantik Komisioner KPID Periode 2021-2024

Bahkan, katanya perekrutan seluruh tenaga honorer untuk diikat dalam PPPK ini juga langsung didukung Walikota Palembang.

"Mereka juga harus mengikuti rangkaian tes di PPPK. Saat ini, jumlah Non PNSD pemkot mencapai 5.400 pegawai," kata dia.(*)