Peneliti Ungkap Permasalahan Lingkungan Masih Terjebak Isu Politik

JAKARTA, WongKito.co - Pada Pemilihan Umum tahun 2019, sebuah dokumenter yang mengangkat isu dampak pertambangan batubara terhadap lingkungan dan kesehatan sempat menghebohkan masyarakat karena berhasil mengungkap keterlibatan para kandidat politik dalam usaha tambang batubara.

Namun sayangnya, diskursus publik terkait dokumenter tersebut masih berpusat pada isu Indonesia politik dan belum berhasil menyadarkan masyarakat terkait dengan isu kerusakan lingkungan ataupun kebijakan energi berkelanjutan.

Hal ini terungkap dalam penelitian Associate Professor Kebijakan Publik dan Manajemen Monash University Indonesia, Ika Idris yang ia sampaikan dalam sebuah seminar di Kampus Monash University Indonesia BSD, Kamis (23/02/23).

Ika menjelaskan, diskusi yang terbentuk dari upaya advokasi masih terjebak dalam isu-isu kontestan politik, kejadian di dokumenter, dan baru isu lingkungan. Namun, saat membicarakan lingkungan, sentimen yang muncul masih ada pemakluman atas kerusakan lingkungan yang terjadi karena negara butuh memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Menurutnya, membicarakan isu lingkungan dan iklim di tahun politik, tentu tidak lepas dari kandidat yang bertarung. Masalahnya, jangan sampai isu politiknya lebih mendominasi ketimbang permasalahan lingkungan itu sendiri.

“Riset saya menunjukkan, tema percakapan terkait lingkungan hanya 27%, sisanya membincangkan tema yang lain. Percakapan terkait korban juga hanya 12.2%, sisanya membincangkan tentang si pembuat film dokumenter, pemerintah pusat, dan kandidat politik,” ulas Ika.

Karena itu, tambahnya, perlu terobosan baru dalam menyampaikan isu krisis iklim yang banyak dipolitisasi. Sebab selama ini, isu perubahan iklim memang masih terbilang sulit dipahami dan menarik perhatian masyarakat. Bukannya selama ini tidak ada gerakan untuk menyadarkan masyarakat dan mendorong pemerintah, tapi dampak dari strategi yang dilakukan aktivis lingkungan belum mampu mendorong perubahan di level struktural.

Menjawab hal ini, Direktur MCCCRH Associate Professor Ilmu Komunikasi dan Media David Holmes mengatakan, institusinya melaksanakan komunikasi non-persuasi berisi fakta yang mudah dipahami masyarakat. Komunikasi non-persuasif ini memiliki dampak luas dengan tingkat advokasi rendah.

Menurut David, khalayak yang terpapar oleh komunikasi perubahan iklim non-persuasif menunjukan peningkatan dalam perilaku pencegahan perubahan iklim sebanyak 16%, dibandingkan mereka yang tidak terpapar informasi dari MCCCRH ini. Bahkan khalayak yang mendapati informasi non-persuasif tersebut menunjukan 2,8% peningkatan perhatian pada perubahan iklim, sementara mereka yang tidak terpapar informasi menunjukkan 4,8% penurunan perhatian pada perubahan iklim.

Kesuksesan inilah yang ingin ditransfer dari Australia ke Indonesia karena visi MCCCRH bukan hanya terbatas pada masyarakat Australia saja. Berbicara perubahan iklim, tidak mungkin hanya pada tataran lokal, melainkan global.

Bahaya Isu Iklim Dipolitisasi

Derry Wijaya, Associate Professor Data Science Monash University Indonesia, Derry Wijaya mengingatkan bahaya politisasi isu perubahan iklim seperti di Amerika. Menurut dia, isu perubahan iklim ini susah untuk dipecahkan. Memilih intervensi yang tepat untuk isu perubahan iklim juga memiliki tantangan tersendiri.

“Salah satu faktornya adalah polarisasi media, seperti yang terjadi di Amerika. Dengan begitu, mau menekan perubahan kebijakan terkait climate change susah karena agenda setting media beda-beda, persepsi masyarakat dan pembuat kebijakan pun tidak sama,” ujar Derry.

Dia menambahkan, untuk itu semua pemangku kepentingan perlu melihat seperti apa framing media dan apakah ada tema yang sama yang bisa diusung bersama-sama. Sayangnya memang, karena jumlah data yang sangat besar, sulit bagi ilmuwan di ilmu-ilmu sosial melihatnya dengan komprehensif. (*)