Pengamat Tata Kota Tekankan 3 Hal, Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Segera Dimulai

JAKARTA -- Pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur segera dimulai setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang IKN pada Selasa, 18 Januari 2022.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam membangun IKN bernama Nusantara tersebut.

Pertama, terkait konsep pembangunan IKN yang mengedepankan konsep kota modern (modern city) dan berkelanjutan (sustainable city) dengan berlandaskan pada konsep ekonomi hijau (green economy). 

Baca Juga :

• Yuk Ikutan Sambut Bulan K3, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Gelar Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional
• Pasar Properti Rumah Diprediksi Bergeser ke Segmen Menengah
• Kembangkan Teknologi Partikel Akselerator, Unila dan NSTU Rusia Sepakat Kerja Sama

Karakteristik kota modern menurut UU IKN adalah kota yang memiliki tujuan masa depan bersama yang berpikir jauh ke depan yang ditindaklanjuti dengan upaya-upaya inovatif melalui pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan pengelolaan kota, perancangan dan penataan bangunan, serta dalam mengatasi permasalahan sosial perkotaan.

Sementara kota kerkelanjutan didefinisikan sebagai kota yang didesain, dibangun, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari aspek lingkungan, sosial,  ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alami, terbangun, dan sosial.

Menurut Nirwono, pemerintah perlu merumuskan desain induk pembangunan yang lebih detail terkait paradigma pembangunan IKN tersebut.

Hal itu penting dilakukan agar pembangunan IKN tidak bertabrakan dengan visi pemerintah sendiri yang bertujuan meningkatkan komitmen perubahan iklim melalui pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

"Pemerintah harus menjelaskan lebih rinci konsep green economy seperti apa yang dimaksud dalam pembangunan IKN karena pembangunan di tengah hutan ada kemungkinan dilakukan deforestasi untuk lahan membangun, ada kerusakan lingkungan, sehingga tidak bisa dikatakan green economy," katanya ketika dihubungi TrenAsia.com, Selasa, 18 Januari 2022.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menjadikan Kalimantan sebagai pusat ekonomi hijau melalui pembangunan Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) senilai US$132 miliar setara Rp1.896 triliun.

Nirwono mengatakan bahwa hal penting lainnya yang menjadi perhatian pemerintah dalam pembangunan IKN adalah menyangkut ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Dalam hal ini, dia menilai bahwa konsep pembangunan IKn berbasis green smart sustainable membutuhkan tenaga kerja profesional dengan keahlian dan ketrampilan tinggi. Karena itu, SDM lokal akan sangat sulit terserap.

"Penerapan konsep green smart sustainable membutuhkan tenaga-tenaga berkualitas dan profesional yang belum tentu tersedia di sekitar IKN," pungkas Nirwono.

Dia pun mendorong pemerintah menyerap tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kriteria pembangunan IKN tersebut. Pasalnya, belajar dari pengalaman, penyerapan tenaga kerja lokal sangat minim untuk proyek bernilai tinggi.

"Konsep ini membutuhkan tenaga kerja berkualitas tinggi yang dari SDM saat ini didominasi di Jakarta dan sekitar serta Jawa secara keseluruhan," ungkapnya.

Aspek ketiga yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah ketersediaan bahan baku bangunan untuk proyek pembangunan IKN.

Menurut dia, dengan mengusung konsep green economy, pemerintah sudah seharusnya memanfaatkan ketersediaan bahan bangunan yang ada di Kaltim atau daerah sekitarnya.

"Kalau (bahan bangunan) sebagian besar dari luar tentu tidak green economy," tukasnya.

Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan IKN harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, dan produktif.

Dia menyebut, IKN akan dibangun ramah pejalan kaki dan pengguna sepeda serta menyediakan layanan keamanan, kesehatan serta pendidikan yang berkelas dunia.

"Kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi," ujar Jokowi dalam acara Dies Natalis Ke-67 Universitas Katolik Parahyangan di Bandung, Jawa Barat, 17 Januari 2022.

Jokowi menekankan bahwa percuma jika Indonesia berambisi menjadi negara maju jika tidak didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Dia pun mengajak generasi muda untuk terlibat dalam pembangunan IKN baru. Tidak melalui kontribusi pembiayaan, melainkan melalui ketersediaan SDM yang handal dalam menyongsong visi menjadi bangsa yang berdaya saing global.

"Kita harus betul-betul mampu menciptakan sebuah SDM yang unggul, karena nanti semuanya akan hybrid, baik hybrid knowledge maupun hybrid skill," katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pelaksanaan pembangunan dan pemindahan IKN terdiri dari lima tahap. Tahap pertama akan berlangsung sepanjang tahun 2022-2024.

Dalam pembangunan tahap pertama, pemerintah akan menugaskan Kementerian PUPR untuk membuka akses jalan raya dan pelabuhan laut yang dekat dengan IKN.

Di dalam pembahahasan UU IKN, lanjut dia, pemerintah juga sudah membahas indentifikasi wilayah dan kawasan pemerintah serta kawasan inti pemerintah. Pembangunan seluruhnya akan berlangsung hingga 2045.

"Karena itu, di tahun 2022 hingga 2024 nanti akan fokusnya pada desain dari pelaksanan yang paling priority sehingga momentum itu berjalan," ungkapnya.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Daniel Deha pada 19 Jan 2022