Percepat Capaian EBT, Sumsel Bentuk Forum Energi Daerah

Percepat Capaian EBT, Sumsel Bentuk Forum Energi Daerah (ist)

PALEMBANG, WongKito.co - Upaya mempercepat capaian Energi Baru Terbarukan (EBT), Sumatera Selatan (Sumsel) membentuk forum energi daerah sebagai langkah memperkuat koordinasi da sinergi antar pemangku kepentingan untuk mendorong partisipasi aktit berbagai pihak.

Forum tersebut dibentuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumsel bekerja sama dengan Institute for Essential Services Reform (IESR), di Palembang, Selasa (25/6/2024). Dengan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, akademisi, asosiasi profesi, pelaku usaha, dan pengguna.

Dinas ESDM Sumatera Selatan menentukan Tiga Kelompok Kerja (Pokja) yang perlu ada di Forum Energi yakni Pokja bidang energi, bidang ekonomi, sosial dan ketenagakerjaan, serta bidang advokasi. 
Marlistya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR menyatakan, Forum Energi Daerah Sumatera Selatan diharapkan menjadi wadah strategis untuk berbagi informasi, berkolaborasi lintas sektoral, memberikan rekomendasi kebijakan dan program, serta mengimplementasikan langkah konkret dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan di Sumatera Selatan.

“Forum Energi Daerah memegang peran penting dalam kontekstualisasi transisi energi. Di Sumatera Selatan, konteksnya adalah transformasi ekonomi dari yang berbasis energi fosil ke yang lebih berkelanjutan. Dengan menjadi wadah strategis di provinsi, dampak transisi energi di daerah penghasil batubara diharapkan dapat dimitigasi melalui perencanaan dan pelibatan yang inklusif, dan Forum Energi Daerah menjembatani masukan dari berbagai pemangku kepentingan,” kata dia dalam siaran pers yang diterima, Kamis (27/6/2024).

Baca Juga:

Sementara itu, tren transisi energi di dunia diproyeksikan mengurangi permintaan batu bara, yang akan mempengaruhi pendapatan daerah provinsi penghasil batu bara, seperti Sumsel. Namun, dengan potensi energi terbarukan mencapai 21,032 GW, Sumatera Selatan berpeluang melakukan transformasi  ke energi terbarukan yang berkontribusi mencapai target Indonesia netral karbon (net zero emission) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Mempersiapkan transformasi ini perlu menjadi prioritas untuk menciptakan ekonomi masyarakat yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Kepala Bidang Energi, Dinas ESDM Provinsi Sumsel, Aryansyah mengatakan,  kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan di Sumsel hingga tahun 2023 mencapai 989,12 megawatt (MW).

“Pembangkit listrik biomassa (PLTBm), khususnya yang digunakan sendiri oleh perusahaan (captive power) atau tidak tersambung dengan jaringan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), mendominasi dengan kapasitas terpasang sebesar 802,59 MW. Selain itu, terdapat kontribusi dari kapasitas terpasang energi panas bumi, air, dan surya mencapai 175,71 MW,” kata Aryansyah.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2024, 26,61 persen pendapatan daerah Sumsel berasal dari sektor pertambangan dan penggalian. Namun, secara distribusi pekerja, sektor pertambangan dan penggalian hanya berkisar 2,24 persen atau sekitar 98-105 ribu pekerja pada 2023 dari total 4,38 juta penduduk bekerja.  Distribusi pekerja tertinggi justru berasal dari sektor pertanian (43,61%), diikuti perdagangan (15,40%) dan  industri pengolahan (7,02%).

Baca Juga:

Dalam mendorong transformasi ekonomi dan pemanfaatan energi terbarukan, Hari Wibawa, Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda Sumsel, menuturkan Sumsel telah menetapkan targetnya di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Target ini mencakup mencapai indeks ekonomi hijau sebesar 62,22 persen pada 2025 dan mencapai bauran energi terbarukan 23 persen pada tahun yang sama.

“Untuk mendorong transformasi ekonomi daerah, Sumsel akan mengembangkan usaha energi terbarukan dan ekonomi hijau, serta penguatan kompetensi tenaga kerja, masyarakat, dan pemerintah,” kata Hari.(ril)


Related Stories