Perspektif Ekonom Terkait Risiko Perang Dagang yang Memanas, dan Indonesia Bertahan di Tengah Gelojak Investasi

JAKARTA - Kebijakan politik dan ekonomi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump beriisiko perang dagang yang memanas, setelah periode inflasi tinggi akibat kenaikan suku bunga yang agresif oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), tekanan inflasi kini mulai berkurang. 

Dimana pada 2023-2024, inflasi di AS turun menjadi 3 persen, sementara inflasi di Eropa telah mencapai 2 persen. Namun, dengan berbagai faktor global yang masih bergejolak, termasuk kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana dampaknya terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia.

Menurut Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dian Ayu Yustina, The Fed telah menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada September 2024. Keputusan ini sempat disambut optimisme oleh pasar global.

Baca Juga:

• Update Harga Sembako: Cabai Merah Turun Drastis jadi Rp 35.000/kg
• Hoaks: IDI Rilis 19 Minuman Mengandung Aspartam Sebabkan Kanker Otak, Cek Faktanya Yuk!
• Jadwal Imsak dan Berbuka Puasa di Palembang, Senin 10 Maret

Namun, kebijakan Donald Trump yang kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada November 2024 telah mengubah dinamika pasar. Dengan pendekatan proteksionisme dan perang dagang yang kembali mengemuka, banyak analis mulai meragukan apakah The Fed akan terus menurunkan suku bunga sesuai ekspektasi sebelumnya.

Kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump masih berfokus pada proteksionisme dan peningkatan tarif impor. Hal ini berpotensi menghambat pemulihan ekonomi global yang masih dalam proses pemulihan pasca-pandemi.

“Kita sudah pernah mengalami kepemimpinan Trump pada periode 2016-2019, dan kali ini kebijakannya masih tetap kontroversial, terutama terkait perang dagang,” kata Dian dalam acara AXA Mandiri Economic Outlook 2025: Providing Stability in an Uncertain Economic Environment di Jakarta, Jumat (7/3/2025). 

Selain itu, kebijakan imigrasi yang lebih ketat juga diperkirakan akan berdampak pada inflasi di AS. Deportasi imigran ilegal menyebabkan jumlah tenaga kerja berkurang, yang pada akhirnya meningkatkan biaya tenaga kerja dan harga barang.

“Pasar melihat kebijakan Trump ini inflasioner, yang artinya ada kemungkinan inflasi di AS akan kembali naik,” tambahnya. Jika inflasi kembali meningkat, maka harapan penurunan suku bunga bisa semakin tertunda.

Dampak terhadap Pasar Keuangan dan Investasi di Indonesia

Ketidakpastian kebijakan ekonomi Amerika Serikat membuat pasar keuangan global bergejolak. Fenomena capital outflow, di mana modal asing keluar dari pasar negara berkembang menuju AS, menjadi tantangan bagi Indonesia.

“Dampaknya ke Indonesia bisa berupa penurunan ekspor, perlambatan investasi asing, dan gejolak pasar keuangan,” ungkap Dian.

Bank Indonesia (BI) menghadapi dilema dalam menentukan kebijakan suku bunga. Meskipun inflasi di Indonesia relatif stabil, nilai tukar rupiah yang sempat terdepresiasi hingga Rp16.500 per USD menjadi faktor utama dalam perhitungan kebijakan moneter.

“Dengan kurs rupiah yang berada di Rp16.300-Rp16.500 per dolar AS, ruang untuk menurunkan suku bunga jadi terbatas,” ujar Dian. Bank Indonesia diperkirakan akan lebih berhati-hati dalam menyesuaikan suku bunga dan kemungkinan hanya akan melakukan penurunan secara bertahap.

Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global

Di tengah gejolak global, ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,03%, hampir sama dengan 2023 yang sebesar 5,05%.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diwaspadai, seperti perlambatan konsumsi masyarakat, meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), serta tekanan terhadap sektor ekspor akibat melemahnya ekonomi global.

“Indonesia bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, India, dan Filipina untuk menarik investasi. Jika pertumbuhan ekonomi kita lebih rendah dari mereka, daya saing bisa terancam,” ungkap Dian.

Negara seperti India dan Vietnam masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat di kisaran 6%-7%, sementara pertumbuhan ekonomi China diperkirakan tidak akan mencapai 5% akibat berbagai faktor struktural.

China: Dari Perang Dagang hingga Krisis Properti

China masih menjadi sorotan utama dalam dinamika ekonomi global. Sebagai target utama perang dagang Amerika Serikat, ekspor China ke AS menurun, sementara negara seperti Meksiko justru mengalami peningkatan ekspor karena banyak perusahaan China yang mengalihkan produksinya ke sana.

Namun, tantangan China tidak hanya berasal dari perang dagang. Krisis di sektor properti menjadi ancaman besar bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Beberapa perusahaan properti besar di China, seperti Evergrande, mengalami kesulitan keuangan akibat kelebihan suplai dan menurunnya permintaan.

“Tingkat kelahiran di China menurun drastis, jumlah penduduk usia produktif berkurang, sementara industri properti mengalami kelebihan suplai. Ini menjadi masalah struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi mereka,” jelas Dian.

Baca Juga:

• Hoaks: Vatikan Umumkan Paus Fransiskus Meninggal
• Iftar Reunion: Bukber Meriah di Wyndham Opi Hotel
• Pasar Beduk Sukawinatan Palembang tetap Ramai meski Hujan

Meski pemerintah China telah mengeluarkan berbagai stimulus ekonomi, belum ada jaminan bahwa pertumbuhan ekonomi mereka bisa kembali di atas 5%.

Strategi Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global

Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, Indonesia perlu fokus pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing investasi. Dian menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas seperti kelapa sawit (CPO) dan batu bara, serta lebih mendorong hilirisasi dan sektor manufaktur.

“Kalau mau ekonomi tumbuh lebih cepat, kita tidak bisa hanya mengandalkan ekspor komoditas. Kita perlu mendorong hilirisasi dan sektor manufaktur,” katanya.

Sektor jasa seperti transportasi, hiburan, dan teknologi mengalami pertumbuhan yang pesat. Namun, sektor manufaktur yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih membutuhkan insentif agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

“Pemerintah harus membuat kebijakan yang bisa mendukung sektor manufaktur agar bisa bangkit lagi,” pungkas Dian.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Idham Nur Indrajaya pada 10 Mar 2025