Presiden Joko Widodo Minta Menkeu Segara Melunasi Hutang Pada Bulog

Jakarta, Wongkito.co - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar segera melunasi hutang pemerintah kepada Badan Urusan Logistik (Bulog).

Hutang pemerintah diperkirakan sebesar Rp16 trilun kepada Bulog. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) mengatakan ada mekanisme yang harus dilewati. Selasa, 7 Nopember 2023.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini mekanisme penyaluran anggaran dari Kementerian Keuangan kepada pihak Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah akan dilakukan pembayaran setelah adanya audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat, sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita," katanya dalam konferensi pers PDB.

Baca juga

• Bioskop Online: Hadirkan Kamila Andini, Sebagai Bagian dari Road to JAFF18
• Ekonomi Sumsel Triwulan III-2023 Alami Pertumbuhan 2,39 Persen (q-to-q)
• Serentak di sejumlah Kota di Indonesia, Pertamina Energi Negeri 6 Hadir di Palembang

Bendahara negara ini memastikan, meskipun masih menunggu audit BPKP, Bulog dan Bapanas tidak perlu khawatir terhadap masalah impor atau penyaluran beras karena sudah mendapatkan pendanaan dari perbankan yang bisa ditagihkan ke pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat internal soal pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 6 November 2023. Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta agar tagihan Bulog sebesar Rp16 triliun segera dilunasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tak hanya soal utang Bulog rapat internal tadi membahas membahas penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg.

Di mana, per 2 November 2023, penyaluran bantuan pangan kuota bulan September mencapai 94,95% dan Oktober sekitar 94,89%, November sekitar 18,45%.

Lebih lanjut, kata Airlangga terkait dengan rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan,dari Bulog sendiri terdapat kebutuhan tambahan anggaran, yang diperlukan dalam proses penyalurannya.

Di mana, untuk tahap pertama kebutuhannya yakni sebesar Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun, dan tambahan terkait distribusi dan yang lain sebagainya sebesar Rp2,8 triliun.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky