Presiden Jokowi : Kita Butuh Indonesia Sentris, Bukan Jawa Sentris

Jakarta, Wongkito.co - Pembangunan selama ini hanya terpusat di Daerah khusus Ibukota (DKI) Jakarta, oleh sebab itu pemerataan pembangunan di setiap wilayah itu menjadi penting.

Hal itu dikatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pulau Jawa, khususnya Jakarta telah penuh dengan berbagai permasalahan yang kompleks, disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Rakernas Korpri, Selasa 3 Oktober 2023. 

“Kita butuh Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, sehingga perlu pemerataan. Apalagi Jakarta, Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta,” kata Jokowi, dikutip dari siaran Youtube Sekretariat Presiden. 

Baca juga

• Promo Octofest Istana Bangunan Palembang Tambahan Diskon 10 Persen Semua Barang
• Pengaruh Negara Tiongkok di Dalam Negeri
• TTE Wajib digunakan dalam Transaksi Elektronik

Jokowi menyebut di Pulau Jawa saja terdapat 56% total penduduk yang tinggal dari seluruh populasi di Indonesia. “Satu pulau yang namanya Pulau Jawa, itu dihuni oleh 56% dari total penduduk kita 278 juta,” ujar Jokowi. 

Hampir 150 juta orang tinggal di Pulau Jawa. Padahal Indonesia memiliki 17 ribu pulau yang tersebar luas di berbagai wilayah. "Daya dukungnya sudah tidak kuat Pulau Jawa ini,” ujar Jokowi. Lebih lanjut, Presiden menyebut PDB ekonomi sebanyak 58% berada di Pulau Jawa. 

Oleh karenanya, perputaran uang dan ekonomi Indonesia masih berpusat di kawasan itu. “PDB ekonomi itu 58% ada di Jawa, perputaran uang perputaran ekonomi ada di sini." Menurut Jokowi, pulau lain perlu didorong untuk memiliki perputaran ekonomi yang merata, tak hanya fokus di Jawa. 

Dimulai dengan Pemindahan ASN 

Untuk memulai pemerataan menjadi Indonesia sentris, Jokowi akan memulainya dengan melakukan pemindahan ASN dengan digeser ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan. 

Guna mendukung rencana tersebut, Jokowi mengungkapkan akan memberikan bonus atau insentif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mau pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Bonus tersebut diberikan agar supaya proses perpindahan ASN ke ibu kota baru tersebut dapat berjalan lancar dan tidak berjalan alot.

Presiden menyebut insentif yang akan diberikan kepada ASN yaitu pertama berupa pemberian rumah dinas, rumah tapak, maupun apartemen. Insentif kedua yang disebut yait memberikan biaya pindahan ke IKN untuk pasangan suami istri beserta dengan anak mereka. 

Insentif ketiga yaitu tunjangan kemahalan. Tunjangan kemahalan sendiri merupakan insentif yang diberikan kepada ASN sesuai dengan tingkat kemahalan yang berlaku di daerahnya masing-masing.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Khafidz Abdulah Budianto pada 03 Oct 2023