Reses Tahap II Tahun 2023 Dapil VI DPRD Sumsel, Warga Muaraenim Minta Angkutan Batu Bara Ditertibkan

Reses Tahap II Tahun 2023 Dapil VI DPRD Sumsel, diikuti Reses kelompok dilaksanakan Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MM sebagai koordinator dengan anggota Ersangkut, S.Psi, Lia Anggraini, SH, MH dan Dra. Hj. Nurhilyah. Sementara anggota Dapil VI lainnya melaksanakan reses perorangan (Istimewa)

PALEMBANG, WongKito.co, -  Angkutan batubara sampai saat ini masih menjadi persoalan yang mengganggu. Warga di Kabupaten Muaraenim minta transportasi angkutan batubara di jalan umum segera ditertibkan.

Permintaan dan keluhan warga daerah ini terungkap saat dialog dengan anggota Dapil VI DPRD Sumsel yang berkunjung dalam rangka reses tahap II tahun 2023. Reses kelompok diikuti  Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MM sebagai koordinator dengan anggota Ersangkut, S.Psi, Lia Anggraini, SH, MH dan Dra. Hj. Nurhilyah. Sementara anggota Dapil VI lainnya melaksanakan reses perorangan.

Selama masa reses pada 2 hingga 9 September 2023, rombongan Dapil VI menemui konstituen di Kabupaten PALI, Kabupaten Muaraenim, dan Kota Prabumulih.

Di Kabupaten Muaraenim, para wakil rakyat tersebut menemui warga di Kecamatan Muaraenim, Kecamatan Panang Enim, Kecamatan Rambang, Kecamatan Semende Darat Tengah (SDT), Kecamatan Rambang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Benakat, dan Kecamatan Belimbing.

Sementara di Prabumulih, Dapil VI berdialog dengan warga di Kecamatan Prabumulih Utara dan Kecamatan Cambai.


Koordinator Dapil VI, Syamsul Bahri, dibincangi usai reses, mengatakan, keluhan terhadap truk angkutan batubara mengemuka pada beberapa pertemuan. Truk batubara yang mulai bergerak pada sore hari, meramaikan jalan-jalan umum di Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Muaraenim, dan Kecamatan Lawang Kidul. Akibatnya, setiap sore hingga malam, jalanan lintas dari Muaraenim menuju OKU sering macet.

“Debu lalu lintas batubara juga menyebabkan penyakit ISPA jadi penyakit endemik di Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muaraenim,” kata Syamsul. 
 

Aspirasi lain yang diserap Dapil VI dari kunjungan ke Muaraenim antara lain minta perbaikan jalan dan drainase di simpang Meo – Simpang Asam, tower telekomunikasi, minta jaringan listrik dan trafo, pengentasan pengangguran di Tebat Agung, minta jembatan penghubung Desa Tebat – Desa Baturaja.

Selanjutnya ada permintaan pembangunan jalan, penambahan daya listrik, PDAM di Kecamatan Panang Enim, minta PDAM diaktifkan 24 jam dan kualitas air diperbaiki, permohonan kenaikan gaji honor BPD Desa Lebak Budi, pembangunan bahu jalan provinsi di Desa Indramayu, pembangunan musholla.

Aspirasi-aspirasi dari sekolah-sekolah pun cukup banyak seperti dari SMAN 3 Muaraenim yang minta pengecoran lapangan, pembangunan pagar, lapangan dan peralatan olahraga, pembangunan gedung serbaguna, pembangunan mushola, perbaikan toilet, minta formasi PPPK untuk tenaga administrasi, pembangunan aula, dan tunjangan kinerja guru.

Pihak SMKN 1 Benakat pun mengajukan permohonan minta pembangunan lapangan parkir,  tandu darurat dan podium upacara, lapangan olahraga, tenda dan alat-alat pramuka, komputer, perbaikan 5 WC, perangkat mobiler, pagar, serta musholla dan perlengkapannya.

Kemudian ada aspirasi minta BPJS dan dana bantuan gubernur untuk guru ngaji, bantuan operasional rutin TK/TPA, dukungan untuk peraturan sertifikat mengaji sebagai syarat utama masuk SMP dan SMA, pemasangan tiang listrik, fasilitas olahraga badminton, bantuan modal dan sarana UMKM unit usaha Aneka Keripik di Desa Sigam, pembinaan usaha dan modal untuk karang taruna, bantuan untuk usaha peternakan, bantuan usaha karangan bunga, bantuan modal dan pembinaan usaha fotografi dan video shooting untuk karang taruna.
 

Warga juga minta perhatian perusahaan, baik BUMN maupun swasta, yang berada di wilayah sekitar mereka untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti dalam hal penyediaan fasilitas umum, kesehatan, termasuk penyerapan tenaga kerja. Lalu persoalan banyaknya kebun sawit yang membuat warga kesulitan mencari sumber air.

Kemudian beberapa pondok pesantren mengajukan permohonan bantuan pembangunan asrama, dari SMA IT Rabbani Muaraenim minta bantuan gedung kelas, laboratorium, perpustakaan, dan renovasi pagar SMP.

Aspirasi lain seputar pemenuhan air bersih dengan sumur bor dan normalisasi sungai. Ada juga permintaan alat berat untuk membuka lahan, bantuan mesin ekstrak daun nanas untuk Kelompok Tani Maju Bersama, bantuan mesin air portable untuk pemadam kebakaran.

Saat berkunjung ke Kota Prabumulih, Dapil VI juga menyerap banyak aspirasi dari warga setempat. Antara lain, bantuan fasilitas penunjang belajar dan beribadah di SMAN 7, minta kenaikan insentif pengajar dan non pengajar, minta perbaikan jalan, perbaikan pos kesehatan, pembuatan sumur bor, jalan lingkungan, poskamling, drainase, pembangunan tempat pembuangan sampah, rehab gedung kantor lurah, rehab gedung Puskesmas Cambai, dan masih banyak lagi.

Sementara di Kabupaten PALI, para wakil rakyat ini menemui warga di Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal, dan Kecamatan Penukal Utara.

Sangat banyak keluhan disampaikan warga dan banyak juga aspirasi berhasil diserap. Menghadapi musim kemarau ini, aspirasi minta pembuatan sumur bor cukup sering terdengar di sejumlah pertemuan. Antara lain diminta oleh warga Kecamatan Tanah Abang untuk Desa Suka Manis, Desa Curup. dan Desa Sukaraja. Lalu di Kecamatan Penukal Utara, warga minta perbaikan jetpam atau mesin sumur bor di Desa Mangkunegara.

“Sedangkan warga di Kecamatan Penukal minta pembuatan sumur bor tambahan di wilayah yang masih jadi prioritas dalam pembuatan sumur bor tambanan,” kata Koordinator Dapil VI, Syamsul Bahri.

Tak hanya sumur bor, aspirasi seputar infrastruktur dan lainnya juga banyak disampaikan warga PALI. Seperti aspirasi dari masyarakat di Kecamatan Tanah Abang yang minta baju seragam dan perlengkapan majelis ta`lim, pagar TPU, pemasangan kabel induk, peningkatan kapasitas lapangan sepakbola, peningkatan jalan lingkar, dan pembangunan tower telekomunikasi.

Masih dari Tanah Abang, warga juga minta drainase, jembatan gantung, bantuan bibit buah, jalan ke perkebunan rakyat, jembatan, pemasangan lampu jalan, bantuan kloset di SDN 8 Tanah Abang, mobiler sekolah, peralatan olahraga, alsintan dan pupuk, irigasi sawah, modal usaha, pemberian beasiswa untuk masyarakat, pembangunan masjid, dan bantuan untuk guru.

Sementara aspirasi dari warga di Kecamatan Penukal antara lain minta handtractor untuk kelompok tani Karya Tani, traktor untuk kelompok tani Sungai Sebetung, perbaikan jalan ke SMPN 3, pembangunan mushola, fasilitas olahraga dan pembangunan tembok SMAN 3, bantuan bibit, bantuan usaha ternak, seragam dan alat penunjang pemerintahan desa, jalan lingkar desa, bantuan bibit sawit dan karet, pengaspalan jalan, drainase, pembangunan jalan penghubung Desa Spantan Jaya – Simpang Tiga, gedung serba guna, normalisasi sungai, jembatan, pagar sekolah SDN 11, dan pengadaan ambulance.

Dari Kecamatan Penukal Utara disampaikan aspirasi di antaranya minta pemasangan paving blok, di halaman SMAN 2, pengerasan lapangan upacara SMKN 1, peningkatan status Puskesmas Tempirai dari biasa menjadi puskesmas rawat inap, pembangunan gapura, minta tempat pembuangan sampah, peralatan rebana, pengaspalan jalan, pembangunan mushola, jalan poros SMPN 3, perbaikan jembatan, dan pembangunan sekolah di Tempirai Utara di mana warga sudah menyediakan lahan 2 hektar.

Pada beberapa pertemuan di Kecamatan Talang Ubi pun menyerap banyak aspirasi. Antara lain minta bantuan gubernur untuk guru ngaji, bantuan BPJS untuk guru ngaji, bantuan operasional rutin TK/TPA, peraturan yang mendukung kewajiban sertifikat kelulusan mengaji sebagai syarat utama masuk SMP dan SMA, pelatihan rutin bagi guru ngaji, fasilitas sanitasi, pengaspalan jalan, drainase, tower telekomunikasi, gedung TK/PAUD, jembatan lingkar desa, pembangunan menara masjid, serta bantuan bibit sawit, pupuk, dan ternak sapi.

Koordinator Dapil VI, Syamsul Bahri mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan warga sudah dirangkum dan dipilah. Yang menjadi kewenangan provinsi disampaikan kepada Gubernur Sumsel melalui rapat paripurna sementara yang menjadi kewenangan kabupaten/kota akan diteruskan ke Bupati Muaraenim, Bupati Pali dan Walikota Prabumulih. (Sus/ADV)


Related Stories