Risiko jadi Alat Pencucian Uang, PPATK Diminta Lakukan Pengawasan Kripto

JAKARTA – Transaksi kripto dinilai Komisi III DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) berisiko menjadi alat untuk pencucian uang. Karena itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) pun diminta untuk turut melakukan pengawasan. 

“Saya ingin membahas yang lagi hot sekarang ini terkait dengan kripto dan transaksi terorisme yang dalam perjalanan kelihatannya sepi, tapi bisa jadi ada pengelolaan transaksi keuangan secara ilegal yang banyak tidak kita ketahui,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengangkat isu soal perkembangan transaksi kripto yang dicurigai dapat digunakan untuk pencucian uang, dalam rapat di Senayan, Senin (31/1/2022).

Untuk itu, mungkin Pak kepala PPATK bisa mengantisipasi hal-hal terkait transaksi keuangan terorisme dan meningkatkan pengawasan terhadap transaksi crypto," ujar Sahroni kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Baca Juga:

• Juara Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Nasional Bersiap Terbang ke Hamburg Walili Indonedia di Ajang Internasional
• Waw! Unila Melesat Peringkat 9 Perguruan Tinggi Terbaik Versi Webometrics
• PPATK Ungkap ada 73 Ribu Transaksi Mencurigakan Sepanjang 2021

Ivan pun membenarkan bahwa segala bentuk transaksi yang didukung oleh perkembangan teknologi harus diantisipasi. Pasalnya, seiring dengan inovasi keuangan yang terus berkembang, metode pencucian uang pun akan semakin bertambah. 

“PPATK memahami bahwa sekarang kita tidak lagi masuk dalam era money laundering 4.0 tapi lebih kepada money laundering 5.0," kata Ivan. 

Ivan menjelaskan, pihaknya melakukan tindak antisipasi dengan beberapa hal, di antaranya melakukan riset secara independen dan internasional melalui kerja sama dengan 12 negara. 

“Dalam hal antisipasi, yang sudah kami lakukan ialah dengan sosialisasi menyebarkan rekomendasi kami terkait transaksi kripto ini,” ujar Ivan. 

Ivan juga menegaskan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk dalam ruang virtual. 

Baca Juga:

• Antam: Promo Imlek Logam Mulia Harga Pabrik
• Siap-Siap Koleksi Saham TOWR, TBIG, dan MTEL, Peluang Emiten Menara Kian Melangit
• Hebohnya, NCTzen Indonesia Tanggapi Joget Mendung Tanpo Udan di Instagram NCT Dream

Tidak hanya kripto, PPATK pun akan melakukan pengawasan terhadap transaksi NFT (non-fungible token) dan pinjaman online.

"Penggunaan tekonologi seperti seperti virtual currency, blockchain atau distributed ledger technology atau DLT, peer to peer lending, non-fungible token atau yang terkenal dengan NFT dan sebagainya telah memberikan tantangan yang sepenuhnya baru bagi kita dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang," papar Ivan. 

Untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi kripto, PPATK akan bekerja sama dengan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) untuk melakukan audit bersama (joint audit). 

"Pelaksanaan joint audit tersebut dilakukan untuk mengawasi kepatuhan dan memastikan masing-masing exchanger virtual currency sudah menerapkan lima pilar Bappebti," tegas Ivan. 

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Idham Nur Indrajaya pada 01 Feb 2022