Saham RI di Freeport akan Bettambah, Simak Penjelasan Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meresmikan PT Smelting milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, pada Kamis (14/12/2023). 

Jokowi menghargai upaya PTFI yang terus memperluas smelter tembaga sebagai bagian dari dukungan mereka terhadap program hilirisasi nasional.

Selain meresmikan PT Smelting yang bakal mengdongkrak kapasitas pengolahan konsentrat tembaga dari 1 juta metrik ton menjadi 1,3 juta metrik ton per tahun, Jokowi juga mengungkapkan bahwa penambahan kepemilikan 10% saham PTFI tinggal selangkah lagi, yakni menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).

Baca Juga:

• Ajang PGEA 2023, Pertagas Tegaskan Peran di Transisi Energi dan Reduksi 11,02 Persen Emisi Karbon
• Kehadiran Ruko Bukit Avenue Bantu Buka Peluang Investasi Bisnis dengan Imbal Hasil Menguntungkan
• Neraca Perdagangan RI Bulan Nopember Surplus

Dengan penambahan saham tersebut, PTFI akan memiliki 61% saham, sementara sisanya, sebanyak 39%, dimiliki oleh Freeport McMoRan (FCX). “Dalam proses semuanya, menunggu PP-nya. PP rampung itu juga akan selesai,” ujarnya dikutip pada Jumat, 15 Desember 2023.

Jokowi menegaskan terkait penambahan saham tersebut, kedua belah pihak akan menerima manfaat dan keuntungan yang setimpal, baik PT Freeport Indonesia maupun Freeport McMoRan (FCX). “Semuanya diuntungkan. Tapi tetap pemegang mayoritas lebih banyak itu ada di Indonesia,” bebernya.

Sebelumnya, kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport direncanakan berakhir pada 2041, dan pemerintah telah menetapkan beberapa persyaratan, termasuk peningkatan kepemilikan saham Indonesia melalui MIND ID sebesar 10%. Selain itu, Freeport diwajibkan untuk membangun smelter baru di Kawasan Terpadu Fakfak, Papua Barat.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemerintah untuk memperpanjang kontrak dengan Freeport, mempertimbangkan bahwa produksi tambang tembaga tersebut akan mencapai puncaknya pada tahun 2035.

“Sekarang kita berpikir strategis saja, produksi Freeport itu mencapai puncak pada 2035. Kalau tidak ada kepastian perpanjangan, maka tidak ada eksplorasi, berarti 2040 ini jadi barang mati,” kata Bahlil seusai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis, 7 Desember 2023.

Soal Pendapatan

Mengenai penentuan operatorship, Bahlil menegaskan bahwa masalah ini masih dalam tahap pembicaraan, dengan fokus utama pada transparansi penyusunan laporan keuangan sebagai aspek yang sangat vital.

“Yang penting adalah penataan laporan keuangan dan transparansi, karena yang penting bagi kami adalah penambahan nilai, pendapatan negara, dan bagaimana pengelolaan tambang bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut PTFI mengalami keterlambatan dalam pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam (smelter) sesuai ketentuan. Freeport berpotensi terkena denda administratif hingga Rp 7,77 triliun.

Meski begitu, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas saat mendampingi kunjungan Menteri Perdagangan pada 28 November lalu, menyatakan keyakinannya, bahwa smelter kedua PTFI dijadwalkan untuk memulai operasinya pada akhir Mei 2024 dan diharapkan akan secara bertahap meningkatkan produksi penuh hingga Desember 2024.

Sebagai informasi, terkait progres pembangunan smelter tembaga kedua milik PTFI yang juga berada di Gresik telah mencapai 84% hingga November tahun ini. Dalam hal kapasitas produksi, fasilitas peleburan ini direncanakan memiliki kemampuan produksi sebesar 1,7 juta ton per tahun.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Alvin Pasza Bagaskara pada 15 Dec 2023