Simak 3 Prioritas Belanja APBN Tahun 2023, Berikut Penjelasannya

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tiga prioritas utama pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023.

Disampaikan oleh Sri Mulyani, pengembangan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi salah satu prioritas utama pada tahun 2023.

Selain pengembangan SDM, pengeluaran APBN untuk tahun 2023 pun akan diprioritaskan untuk infrastruktur dan penyelenggaran pemilihan umum (pemilu).

Baca Juga :

• Mahasiswa Aktif, Cek Nih! CIMB Niaga Kembali Buka Pendaftaran Beasiswa
• Bukan hanya Indonesia, Berikut ini 3 Negara ASEAN yang Lolos dari Jurang Resesi
• Minat Beli Investor Meningkat, IHSG Diprediksi Lanjut Menghijau

“SDM tetap menjadi prioritas utama. Kemudian, pembangunan infrastruktur, termasuk ibu kota negara (IKN) dalam hal ini, dan juga penyelenggaraan pemilu yang harus mendapatkan prioritas dari sisi anggarannya,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna, Senin, 8 Agustus 2022.

Pemerintah akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, misalnya akumulasi dari dana abadi pendidikan yang terus akan dikelola sebagai warisan untuk generasi yang akan datang.

Sri Mulyani pun menyampaikan, saat perekonomian global mengalami guncangan dan ketidakpastian yang sangat tinggi, dibutuhkan desain APBN yang mampu menjaga fleksibilitas sebagai mekanisme shock absorber (peredam kejut). 

“Namun, di sisi lain, Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel, sustainable, atau sehat sehingga ini adalah kombinasi yang harus dijaga,” papar Sri Mulyani. 

Dunia tahun 2022 diperkirakan akan mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi sementara inflasi terus merangkak naik.

Lembaga Dana Moneter Internasional (Internasional Monetary Fund/IMF) pun menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 3,6% ke 3,2% pada tahun ini. Sementara itu, proyeksi untuk tahun 2023 bahkan lebih rendah lagi, yakni 2,9%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 dikatakan Sri Mulyani berada dalam posisi yang sangat baik. Hal itu terindikasi dari pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2022 yang mencapai 5,44%, lebih tinggi dari ekspetasi 5,2%.

Menkeu pun mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar defisit APBN berada di bawah level 3% dan dijaga sustainibilitasnya.

Sementara itu, proyeksi harga komoditas global tahun 2023 pun menjadi perhatian pemerintah merancang APBN karena  angin segar dari harga komoditas yang sangat tinggi pada tahun ini kemungkinan tidak akan terulang. 

Pemerolehan surplus pada neraca perdagangan di tahun ini salah satunya didukung oleh harga minyak yang mencapai kisaran US$95-US$100 (Rp1,41 juta-Rp1,49 juta dalam asumsi kurs Rp14.915 perdolar Amerika Serikat/AS) sepanjang tahun 2022 berjalan. 

Namun, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah memprediksi harga minyak akan melemah pada tahun 2023, begitu juga dengan batu bara dan CPO.

“Tahun depan diperkirakan akan melemah pada level US$90 (Rp1,34 juta) perbarel , dan untuk harga-harga seperti batu bara yang mencapai US$244 (Rp3,64 juta) perton, tahun depan diperkirakan akan lebih lemah, yaitu pada level US$200 (Rp2,98 juta) perton," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Menteri terkait Sidang Paripurna, Senin, 8 Agustus 2022. 

Sementara itu,  CPO yang menyentuh harga US$1.350 (Rp20,13 juta) permetrik ton pada tahun 2022, diperkirakan juga akan menurun di bawah US$1.000 (Rp14,91 juta) permetrik ton. 

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Idham Nur Indrajaya pada 09 Aug 2022