Ragam
Simak Rincian Paket Stimulus Ekonomi 2025 dan Manfaatnya Buat Warga
JAKARTA, – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp16,23 triliun pada APBN 2025 untuk 8 stimulus ekonomi hingga akhir tahun. Anggaran ini merupakan bagian dari 17 paket program ekonomi 2025-2026 yang menyasar masyarakat miskin, pengemudi ojek online (ojol), lulusan baru, hingga pelaku usaha.
Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, sebagian program stimulus ekonomi 2025 akan dilanjutkan dan dianggarkan pada APBN 2026.
Airlangga mengatakan, program ini terdiri dari 8 program akselerasi pada 2025, 4 program yang dilanjutkan pada 2026, serta 5 program utama pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.
Baca juga:
- XLSMART Peduli Disabilitas dan Gerakan Donasi Kuota di Pulau Lingga, Perluas Area Layanan di Kepulauan Riau
- Yuk Buat Bolu Agar-agar Kukus Lembut
- PW Muslimat NU Sumsel, Gelar Dialog Moderasi Beragama Lintas Agama, Tekankan Pentingnya Toleransi dan Kerukunan
Paket ekonomi ini merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan global, mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi, dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Lantas, apa saja anggaran stimulus ekonomi 2025? Mari simak artikel berikut!
Rincian Anggaran Paket Stimulus Ekonomi 2025
Berikut rincian paket stimulus ekonomi:
1. Program Magang Fresh Graduate
Pemerintah akan mengeluarkan program magang untuk 20.000 fresh graduate, yang sudah lulus dalam jangka waktu 1 tahun terakhir (S1 hingga D3).
Airlangga mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp198 miliar (APBN 2025) dan Rp198 miliar (APBN 2026) untuk program ini.
Terkait durasi magang, Menko Airlangga menjelaskan program tersebut akan berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta akan menerima uang saku setara UMP atau Rp3,3 juta/bulan.
2. PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
Pemerintah akan memberikan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) hingga 2026 bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata.
Para pekerja di sektor pariwisata, termasuk hotel, restoran, dan alas kaki atau horeka, akan mulai menerima insentif tersebut pada kuartal IV 2025.
Pada 2026, target penerima mencapai 552 ribu pekerja dengan anggaran Rp480 miliar. Sementara pada 2025 dialokasikan Rp120 miliar untuk 100% PPh 21 DTP selama tiga bulan.
3. Bantuan Pangan (Beras 10 kg)
Pemerintah akan melanjutkan bantuan pangan beras untuk Oktober dan November 2025. Beras 10 kg akan dibagikan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini merupakan bagian dari paket 8+4+5 insentif stimulus ekonomi 2025, dengan total anggaran sebesar Rp7 triliun.
4. Diskon 50% Iuran JKK & JKM
Pemerintah akan memberikan diskon 50% untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja lepas yang bukan penerima upah, seperti pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.
Diskon ini diberikan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dibayarkan secara mandiri, dengan target mencapai 731.361 peserta.
BPJS Ketenagakerjaan menyiapikan anggaran sebesar Rp36 miliar untuk program diskon iuran JKK dan JKM pada 2025.
5. Relaksasi Bunga KPR/KPA (Program MLT Perumahan BPJS Ketenagakerjaan)
Program MLT menargetkan 1.050 penerima manfaat melalui skema relaksasi bunga. Manfaatnya mencakup relaksasi bunga KPR/KPA/PUMP/PRP maksimui BI Rate +3%, kredit developer maksimum BI Rate +4%, serta relaksasi SLIK OJK.
Estimasi anggaran 2025 sebesar Rp150 miliar yang selisih bunganya ditanggung BPJS.
6. Program Padat Karya Tunai
program ini akan melibatkan 609.465 orang dan berlangsung selama empat bulan, mulai September hingga Desember 2025. Program ini ditujukan untuk menyediakan pekerjaan bagi masyarakat dengan sistem upah harian.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp5,3 triliun, yang berasal dari Kementerian PU Rp3,5 triliun dan Kemenhub Rp1,8 triliun.
7. Percepatan Deregulasi (PP No.28/2025)
Pemerintah mempercepat deregulasi melalui PP 28 Tahun 2025 tentang Integrasi Sistem K/L dan RDTR Digital ke OSS, dengan anggaran Rp175 miliar untuk 2025 di 50 daerah, dan Rp1,05 triliun untuk 2026 di 300 daerah.
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta)
Program perkotaan dengan pilot project di DKI Jakarta didanai oleh dana kontingensi Pemprov DKI sebesar Rp2,7 triliun bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, dengan rencana perluasan ke kota-kota besar lainnya meski anggaran pusat belum ditetapkan.
Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pemukiman sekaligus menyediakan ruang kerja bagi pekerja gig economy.
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Distika Safara Setianda pada 16 Sep 2025
