download.jpg

Dewan Pers: UU KUHP Mengancam Kemerdekaan Pers dan Demokrasi, Ini 17 Pasal Bermasalah

JAKARTA, WongKito.co - Dewan Pers menyayangkan keputusan, disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU KUHP dalam sidang paripurna DPR RI, Selasa, 6 Desember 2022 di Jakarta.  Pemerintah dinilai mengambil keputusan dengan mengabaikan minimnya partisipasi dan masukan masyarakat, termasuk komunitas pers. Mengingat masih terdapat pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman bagi pers dan wartawan.