Rokok

Rencana Larangan Total Iklan Rokok Dapat Berisiko Menurunkan Pendapatan Industri Kreatif atau Periklanan

Rencana revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 yang mengatur perihal rokok akan memuat ketentuan untuk melarang total iklan rokok yang dapat membuat pendapatan iklan bakal menyusut.


wongkito

Bogor Harus Selaras, KTR Dinilai Bertentangan

Pelaku Ekonomi Rakyat Kompak Tolak Revisi PP 109/2012

Jakarta – Penolakan wacana revisi PP 109/2012 tidak hanya dilakukan oleh pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT), tapi juga oleh pengusaha iklan dan perkumpulan pedagang kaki lima. Rencana revisi PP 109/2012 ini disinyalir akan mengancam pendapatan pengusaha iklan dan pedagang kaki lima.

Bukan Mengendalikan, Rencana Revisi PP 109/2012 Justru Dinilai Menitikberatkan Pelarangan Total IHT

Industri hasil tembakau (IHT) selama ini menjadi salah satu industri yang diatur paling ketat, tidak hanya di tingkat nasional dengan keberadaan Peraturan Pemerintah No. 109/2012 (PP 109/2012) namun juga di tingkat daerah melalui 400 regulasi di tingkat daerah. Rencana revisi PP 109/102 dinilai dapat menekan keberadaan industri tembakau.


Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI): Revisi PP 109/2012 Bakal Sebabkan Banyak Pabrik Rokok Gulung Tikar

JAKARTA – Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) meminta agar pemerintah membatalkan rencana revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Pasalnya, revisi PP 109/2012 dinilai akan mematikan pabrik rokok, terutama yang masih berskala kecil.

Pengusaha Rokok: Revisi PP 109/2012 Bakal Sebabkan Banyak Pabrik Rokok Gulung Tikar

Ajukan Judicial Review Terkait Perda KTR, Langkah Pedagang Bogor Dinilai Tepat

JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendorong kementerian/lembaga melibatkan publik dalam setiap penyusunan peraturan. Kemenkumham m

Aturan Rokok Tuai Polemik, Kemenkumham: Harus Transparan dan Partisipatif

Pemerintah Naikkan Tarif Cukai, Investor Berbondong-bondong Tarik Saham Emiten Rokok

JAKARTA – Rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehat