3 Tuntutan Walhi Sumsel, dari Sungai Musi untuk COP13 di Turki

PALEMBANG, WongKito.co – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan tiga tuntutan utama, pada Senin (9/11/2026) yang disampaikan dari perairan Sungai Musi dan bertepatan dengan pembukaan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Türkiye.

Kampanye kreatif di kawasan Sungai Musi, Palembang menyampaiakn pesan dari Sumsel, kepada pemerintah Indonesia dan para pemimpin dunia agar menjadikan keadilan iklim sebagai agenda nyata, bukan sekadar janji dalam forum internasional, kata Ketua Divisi Kampanye Walhi Sumsel, Galang Suganda dalam siaran pers.

Walhi Sumsel menegaskan bahwa krisis iklim bukan sekadar persoalan angka, target penurunan emisi, dan komitmen politik. Krisis iklim merupakan persoalan kehidupan yang dampaknya telah dirasakan masyarakat melalui meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan, kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, serta hilangnya ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat.

Baca Juga:

• Menyusuri Sentra Songket Palembang yang Mulai Sunyi
• Belajar Sejarah dari Rumah Limas Palembang
• Podomoro Golf View Perkuat Konsep Hunian Terpadu Lewat PGV Step for Fun 2026

Persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tekanan aktivitas industri ekstraktif, ekspansi pertambangan dan perkebunan, serta praktik pembangunan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa krisis ekologis bukan semata-mata akibat perubahan iklim, tetapi juga berkaitan dengan model pembangunan yang terus menempatkan eksploitasi sumber daya alam sebagai orientasi utama.

Walhi Sumsel juga mengkritisi arah transisi energi yang berpotensi menghadirkan bentuk baru ketidakadilan ekologis. Atas nama transisi energi dan pembangunan rendah karbon, pengembangan proyek energi tidak boleh mengabaikan perlindungan lingkungan, hak masyarakat, dan keberlanjutan ruang hidup. Transisi energi tidak cukup hanya mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan, tetapi harus mengubah model pengelolaan energi agar lebih demokratis, adil, terjangkau, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam momentum COP31, Walhi Sumatera Selatan menegaskan bahwa kebijakan iklim tidak boleh melahirkan solusi palsu (false solutions) yang lebih mengutamakan kepentingan pasar dan keuntungan korporasi dibandingkan keselamatan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal harus diakui dan dilindungi hak-haknya karena memiliki peran penting dalam menjaga hutan, wilayah kelola, dan ekosistem.

Baca Juga:

• Aku, Jurnalisme dan Membayangkan Bekerja Bersama Tirto Adhi Soerjo
• Dies Natalis Unsri ke-66 Meriah, Mahasiswa Asal Myanmar Nyanyi Kebile-Bile
• Darurat Iklim: Cerita Tapak dan Menagih Akuntabilitas Iklim Menuju COP31

Walhi Sumsel menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Hentikan ketergantungan pada energi fosil dan percepat transisi energi berkeadilan. Pemerintah harus mendorong perubahan sistem energi yang tidak lagi bergantung pada energi kotor serta memastikan pengembangan energi terbarukan tidak mengorbankan lingkungan dan masyarakat.
2. Akui dan lindungi hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Pengakuan wilayah kelola, perlindungan ruang hidup, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan harus menjadi fondasi kebijakan iklim.
3. Hentikan eksploitasi alam dan pulihkan lingkungan hidup. Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan serta memastikan pemulihan ekosistem dan perlindungan masyarakat terdampak.(ril)