Bahas Misinformasi Karhutla dan Perubahan Iklim, AJI Palembang Hadirkan 3 Panelis dalam Diskusi Virtual

PALEMBANG - Guna meningkatkan literasi jurnalis dan masyarakat dalam memahami isu karhutla dan perubahan iklim, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang bersama Google News Initiative menggelar webinar bertajuk _‘Menciduk Misinformasi Karhutla dan Perubahan Iklim’.

Ketua AJI Palembang Prawira Maulana mengatakan, banyak jurnalis salah mengartikan isu perubahan iklim dan memandang sebelah mana isu ini. Webinar ini, ujar Wira akan memberikan perspektif baru terhadap masyarakat, khususnya jurnalis, bahwa isu perubahan iklim nyata adanya.

“Setelah mulai sadar akan isu ini, nanti jurnalis harus mengembangkan bagaimana mengangkat isu perubahan iklim ini di dalam karya jurnalistik. Misal saat terjadi banjir atau karhutla, jangan hanya peristiwa banjir atau karhutlanya saja yang diangkat. Namun bagaimana karhutla dan banjir tersebut, merupakan sebab atau akibat dari perubahan iklim,” ujar dia, Kamis (14/4/2022). 

Tiga narasumber yang menjadi pengampu dalam diskusi ini adalah _Kepala Divisi Kampanye Walhi Sumsel_ *Puspita Indah Sari*, _Pakar Komunikasi Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang_ *Yenrizal*, dan _Anggota Majelis Etik AJI Palembang_, *Ibrahim Arsyad*. Dengan moderator _Pemimpin Redaksi WongKito.co_ *Nila Ertina*

Baca Juga:

• Laba Bank MNC Internasional di 2021 Naik 23,57 Persen Jadi Rp12,86 Miliar
• Begini Cerita Sukses dari Kilang Pertamina Plaju, Antarkan 3 Kampung Jadi Proklim Utama
• Pertamina Patra Niaga Pastikan Kebutuhan Energi di Bulan yang Penuh Berkah

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), lebih dari satu juta hektare lahan terbakar akibat karhutla di Sumsel periode 2015-2020. Karhutla menjadi biang keladi kabut asap, terparah terjadi pada 2015 dan 2019 di Sumsel, dan menyebabkan kelumpuhan ekonomi.

Dalam paparannya, _Kepala Divisi Kampanye Walhi Sumsel_ *Puspita Indah Sari* mengatakan, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menekan emisi karbon, seperti menekan laju deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan.
Deforestasi di Indonesia pun  meningkat dari yang sebelumnya 1,1 juta ha/tahun (2009-2013) menjadi 1,47 juta ha/tahun (2013-2017). Padahal Indonesia sudah berkomitmen untuk menekan laju deforestasi.
Total lahan Provinsi Sumatera Selatan yakni 9,159 juta hektare dengan jumlah penduduk 8,47 juta jiwa. Dari luasan lahan tersebut, 1,7 juta hektare dikuasai negara, 3,55 juta hektare dikuasai korporasi, dan 3,9 juta hektare dikuasai rakyat.

“Saat ini lahan di Sumsel sebagian besar sudah dikuasai korporasi. Dari total 3,55 juta hektare yang dikuasai korporasi itu, kebun kayu 1,5 hektare, 1,3 juta hektare perkebunan, dan pertambangan 675 ribu hektare. Industri ekstraktif sangat berdampak pada lingkungan,” ujar Pita.

Baca Juga:

• Layanan Gas Bumi PGN Gaskita Pintar, Siap Layani 154.000 Calon Pelanggan di DKI Jakarta
• Cek di Sini, Sinerco (SICO) Listing di Harga Rp230 per Saham Pagi Ini
• AEER  minta Astra Group Kurangi Kegiatan Tambang Batu Bara, Ini Alasannya

_Pakar Komunikasi Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang_ *Yenrizal* berujar, kecenderungan penyebab karhutla di Sumsel berasal dari dua pihak, yakni oknum masyarakat dan oknum perusahaan. Sejak 2015 pemerintah sudah menggugat secara perdata 17 perusahaan dengan denda dan ganti rugi Rp3,9 triliun akibat lahan yang terbakar, baik disengaja, maupun tidak disengaja dengan 75 kasus pidana karhutla yang ditangani aparat.

“Hanya saja transparansi proses penanganannya yang kurang. Selain itu juga konstruksi media tentang karhutla harus kita akui, pemberitaannya sangat insidentil. Banyak yang yang tidak terlalu memahami istilah karhutla dan tidak pernah datang ke lokasi kebakaran. Sehingga berita yang diproduksi tidak komprehensif,” kata dia.

_Anggota Majelis Etik AJI Palembang_ *Ibrahim Arsyad* mengungkapkan, situasi perkembangan jurnalisme saat ini semakin deras akibat arus digital. Bila tidak mampu mengimbanginya, kerja jurnalis sekarang akan semakin lemah karena terbawa arus.

“Sebelum menceburkan diri kita menjadi jurnalis, kita harus memahami beberapa hal, yakni wawasan, skil, dan etik,” kata dia.

Tiga hal ini harus dimiliki oleh jurnalis saat memproduksi sebuah karya jurnalistik yang apik dan tidak menyebabkan misinformasi. Misinformasi akibat wawasan yang kurang, skill yang tidak mumpuni, dan kode etik yang tidak terjaga, akan menyebabkan jurnalis sebagai penyebar misinformasi, bukan pemberi kabar kepada masyarakat.

“Dengan begitu, jurnalis harus meningkatkan literasi diri. Jangan kita menyuruh orang meningkatkan literasi tapi kita sendiri sebagai pencari berita tidak meningkatkan literasi. Literasi dan misinformasi tidak bisa dipisahkan. Bila kita, jurnalis tidak terliterasi dengan baik, kita akan menjadi penyebar misinformasi,” ujar Kepala Biro Gatra Sumatera Selatan ini.

Webinar ini merupakan seri kerja sama AJI Indonesia bersama Google News Initiative  di puluhan kota di Indonesia. AJI dan Google berharap dengan seri webinar ini, kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim lebih meningkat dan bisa menyikapinya dengan baik.