Blackout di Sumatera-Jawa Bukti Lemahnya Sistem Listrik

JAKARTA, WongKito.co — Rentetan pemadaman listrik bergilir di Sumatera pada akhir Mei dan sejumlah wilayah Jawa-Bali sepanjang Juni mengungkap rapuhnya sistem ketahanan energi nasional. Peristiwa ini menunjukkan ketergantungan besar Indonesia terhadap energi fosil, lemahnya jaringan transmisi, serta lambatnya pengembangan energi terbarukan.

Ekonom Senior INDEF, Berly Martawardaya, menilai pemadaman listrik tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan produktivitas industri dan mengganggu iklim investasi.

“Pemadaman listrik bukan hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga mempengaruhi produktivitas ekonomi dan kepercayaan investor,” ujarnya dalam diskusi daring Lapor Iklim, Rabu (25/6/2026).

Baca Juga:

• Budaya Kerja Asal Selesai jadi Ancaman Kualitas Organisasi
• Pentas Musik dan Budaya Meriahkan HUT ke-9 Kawan Lamo Galo Palembang
• Tantangan Adaptasi Generasi Z di Dunia Kerja Modern

Menurut Berly, paradoks ketenagalistrikan Indonesia terlihat jelas. Di tengah kondisi kelebihan pasokan listrik, gangguan pasokan masih terus terjadi karena struktur pembangkit nasional yang didominasi batu bara.

Program pembangunan pembangkit 35 gigawatt sejak 2015 sebagian besar bertumpu pada PLTU batu bara. Ketergantungan tersebut membuat sistem kelistrikan rentan terhadap fluktuasi harga energi dan gangguan rantai pasok.

“Ketika harga energi fosil meningkat atau distribusinya terganggu, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Riset dan Inovasi IESR, Raditya Wiranegara, menilai pemerintah selama ini terlalu berfokus pada pembangunan pembangkit listrik tanpa diimbangi penguatan jaringan transmisi dan distribusi.

“Ketahanan sistem listrik tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pembangkit, tetapi juga kualitas jaringan dan kemampuan menghadapi gangguan,” ujarnya.

Menurut Raditya, modernisasi jaringan menjadi kebutuhan mendesak agar integrasi energi terbarukan dapat dilakukan dalam skala lebih besar. Ia menilai pendekatan sistem kelistrikan yang sangat tersentralisasi tidak lagi sesuai dengan kebutuhan transisi energi saat ini.

Ia mendorong pengembangan energi surya atap, pembangkit berbasis komunitas, serta sistem distribusi yang lebih fleksibel dan terdesentralisasi untuk meningkatkan ketahanan pasokan listrik.

Berly juga menyoroti model kelistrikan nasional yang terlalu sentralistis dan berpotensi memperlemah kemandirian energi di daerah. Sementara itu, Raditya mengusulkan agar PLN lebih fokus pada penguatan jaringan transmisi dan menyerahkan sebagian pengelolaan pembangkit kepada anak perusahaan guna meningkatkan efisiensi dan tata kelola.

Diskusi tersebut turut menyoroti lambatnya transisi energi nasional. Dominasi energi fosil dinilai masih menjadi hambatan utama dalam membangun sistem energi yang tangguh dan berkelanjutan.

Berly mencontohkan panjangnya rantai pasok batu bara dari Sumatera menuju pusat-pusat pembangkit di Jawa yang meningkatkan risiko gangguan distribusi. Menurutnya, Indonesia membutuhkan paradigma baru agar tidak terus bergantung pada energi fosil.

Di sisi lain, kebutuhan energi bersih di kawasan industri baru di Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan juga belum sepenuhnya diimbangi dengan pembangunan infrastruktur energi terbarukan yang memadai.

Renewable Energy Manager Trend Asia, Beyrra Triasdian, menilai ketergantungan terhadap industri batu bara tidak hanya menimbulkan persoalan di sektor kelistrikan, tetapi juga berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar tambang.

“Masalah batu bara tidak berhenti di cerobong pembangkit, tetapi juga terjadi di wilayah tambang, jalur distribusi, hingga pengelolaan limbahnya,” ujarnya.

Baca Juga:

• Perkuat Integritas Informasi Iklim, AMSI Latih Jurnalis Cek Fakta Isu Lingkungan
• Yayasan Cerah Buka Beasiswa Liputan Transisi Energi bagi Jurnalis Sumsel
• Petronas LNG Tinjau Arun, Jajaki Kemitraan Bisnis Energi

Ia menambahkan, pembangunan pembangkit berbasis batu bara yang berlebihan menunjukkan lemahnya perencanaan sektor energi nasional. Menurutnya, masyarakat justru mulai mengembangkan solusi berbasis energi terbarukan di tingkat lokal.

Salah satu contohnya adalah inisiatif mikrohidro yang pernah dikembangkan warga di Subang, Jawa Barat. Namun, proyek tersebut berhenti beroperasi setelah jaringan listrik PLN masuk ke wilayah tersebut.

Beyrra menilai pemerintah seharusnya mendukung prakarsa energi berbasis komunitas karena mampu memperkuat ketahanan energi daerah dan mengurangi risiko blackout.

“Energi terbarukan berbasis komunitas lebih mudah dipulihkan ketika terjadi gangguan dan dapat menjadi penyangga sistem kelistrikan nasional,” katanya.(*)