Defisit APBN Turun jadi Rp611 Triliun

JAKARTA - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) hingga November 2021 dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mencapai Rp611 triliun, atau 3,63% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Sri Mulyani menyebut defisit APBN November 2021 menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp885,1 triliun atau 5,73% terhadap PDB. Sementara, Defisit APBN November 2021 meningkat 10,3% dari Oktober 2021 sebesar Rp548,9 triliun.

"Turun lebih dari 2 persen (year on year) terhadap PDB. Ini adalah perbaikan dari kesehatan APBN yang akan kita jaga sehingga APNN kita bisa menjadi instrumen yang diandalkan dalam situasi apapun," katanya konferensi pers, Selasa, 21 Desember 2021.

Baca Juga:

• Kiat Pemuda Muara Enim, Raih Beasiswa di Kampus Ternama Arab Saudi
• 10 Tahun tak Naik, PDAM Palembang Siapkan Tarif Baru 2022
• Warga Padati Operasi Pasar Minyak Goreng

Sri mengatakan, hingga November 2021, pemerintah telah berhasil membukukan penerimaan sebesar Rp1.699,4 triliun atau sekitar 97,5% dari pagu Rp1.743,6 triliun. Penerimaan negara tersebut meningkat 19,4% yoy dari tahun lalu sebesar Rp1.423,1 triliun.

Penerimaan negara bersumber dari pajak sebesar Rp1.082,6 triliun dan bea cukai sebesar Rp232,3 triliun. Realisasi penerimaan pajak telah mencapai 88% dari pagu Rp1.229,6 triliun, sedangkan realisasi penerimaan bea cukai sebesar 108% dari pagu Rp215, triliun.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai 128,3% menjadi Rp382,5 triliun dari pagu Rp298,2 triliun. Realisasi PNBP tumbuh 25,4% secara tahunan (yoy).

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah membelanjakan uang sebesar Rp2.310,4 triliun atau 84% dari pagu Rp2.750 triliun. Realisasi belanja negara hanya merangkak tipis 0,1% dari tahun lalu sebesar Rp2.308,2 triliun.

Belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.599,3 triliun sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai 89,4% menjadi Rp711 triliun dari pagu Rp795,5 triliun.

Sri Mulyani menambahkan, dengan defisit yang mulai meningkat keseimbangan primer keuangan negara per November mencapai Rp281,8 triliun, meningkat dari Oktober sebesar Rp266,9 triliun. Secara tahunan, keseimbanga menurun 51,8% dari tahun lalu sebesar Rp584,1 triliun.

Baca Juga:

• Yili Group Bangun Pabrik Es Krim Terbesar di Indonesia, Siapkan Ekspor ke Asia Tenggara
• Bisnis Kargo Tumbuh Signifikan, Bos Garuda Indonesia Optimistis Kinerja Akhir 2021 Membaik
• Buku Saku Literasi Keuangan untuk Calon Pengantin, Ini Penjelasan OJK

Dia menjelaskan, hingga November 2021 pemerintah juga telah mengucurkan dana untuk pembiayaan anggaran sebesar Rp642,6 triliun, atau sekitar 63,8% dari pagu Rp1.006,4 triliun. Pembiayaan anggaran ini meningkat dari bulan Oktober sebesar Rp608,3 triliun, namun turun 41,7% dari Rp1.101,5 triliun tahun lalu.

Untuk pembiayaan investasi tercatat mencapai Rp116,3 triliun sedangkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berkurang hingga Rp263,5 triliun per November 2021.

Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pun menurun menjadi Rp31,6 triliun dari tahun lalu sebesar Rp216 triliun.

"Ini mengambarkan bahwa pemulihan ekonomi dan kerja keras APBN melindungi rakyat di bidang kesehatan, untuk masyarakat yang terkena COVID-19, tenaga kesehatan, vaksinasi maupun masyarakat di bidang sosial maupun bantuan untuk UMKM dan berbagai dukungan lainnya," terang Sri Mulyani.

Meski APBN terlihat sangat kuat dan sehat, Sri Mulyani tetap mewaspadai ancaman varian baru COVID-19 yang terus bermunculan di negara-negara lain. Menurut dia, pemulihan ekonomi hanya bisa terjadi jika COVID-19 terkendali.

"Oleh karena itu memang Presiden dan Kabinet meminta seluruh jajaran pemerintah serta masyarakat diharapkan terus menjaga disiplin kesehatan. Pemulihan bisa lebih kuat, tidak menjadi terkendala, sehingga APBN juga bisa disehatkan kembali," ungkapnya.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Daniel Deha pada 21 Dec 2021