Dorong Implementasi Swakelola Tipe III, Strategi OMS di Tengah Krisis Pendanaan

PALEMBANG, WongKito.co - Berakhirnya dukungan pendanaan Global Fund pada tahun 2026, sebagai dampak dinamika politik global serta kebijakan Presiden Donald Trump, dinilai mengancam keberlanjutan pengobatan HIV/AIDS, TBC, dan malaria (ATM). 

Hal ini menjadi kekhawatiran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) bidang kesehatan di Palembang, terutama yang bergerak pada isu penjangkauan dan pendampingan bagi orang dengan HIV AIDS serta kelompok resiko tinggi terinfeksi (Populasi Kunci) HIV AIDS.

Koordinator SSR Yayasan Intan Maharani, Leonardo mengatakan, penghentian dana hibah membuat komunitas populasi kunci akan kehilangan akses pelayanan kesehatan. Sementara dari catatan pihaknya, populasi kunci semakin meningkat, termasuk di dalamnya usia anak. 

Selain itu, hampir semua OMS layanan mengaku tidak siap dengan kondisi tersebut. Di sisi lain, Pemerintah tidak terlalu fokus dengan isu HIV/AIDS tapi lebih ke program stunting, ditambah pula sudah mulai ada efisiensi anggaran.

• Simak Cara Gen Z Tetap Bahagia di Tengah Rutinitas
• Industri Energi Hijau Hadapi Amukan Cuaca Ekstrem
• Perdagangan Orangutan Ilegal Masih Marak

“Ada pembiayaan yang lebih mudah yakni melalui anggaran pemerintah Swakelola Tipe III. Namun, pendanaan ini tidak fleksibel dan OMS kewalahan dengan ribetnya birokrasi,” ungkap Leo dibincangi usai audiensi Sriwijaya Forum Care dengan pihak Bappeda Litbang Kota Palembang, Rabu (20/08/2025).

Menurutnya, terkadang ada syarat khusus yang harus dipenuhi OMS pelayanan, misalnya sudah diaudit secara internal dan eksternal, termasuk masalah pajak. 

“Dari audiensi hari ini kami mendapati Bappeda hanya koordinator OPD-OPD terkait, yang masing-masing tidak pernah ada kegiatan pemberdayaan. Saya hanya berharap semoga OMS dapat dilibatkan dalam perencanaan awal tahun depan dan dalam forum CSR,” kata Leo. 

Senada disampaikan Lufi dari Komunitas Masyarakat Sehat Sriwijaya. Pihaknya selaku lembaga penanggulangan Tuberkulosis (TB) di Sumatera Selatan mulai mendapatkan pengaruh dari efisiensi. Padahal, kerja penanggulangan TB ini bukan sekedar masalah kesehatan tapi juga menyangkut dampaknya seperti ekonomi masyarakat hingga penceraian. Karena itu, untuk keberlanjutan kerja komunitas membutuhkan dana pemberdayaan masyarakat.

“Kami sudah melakukan pembatasan kegiatan yang mengeluarkan biaya, prioritas saat ini lebih ke pencarian kasus dan mendampingi saja,” ungkapnya. 

Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Sosial Bappeda Litbang Palembang, Novarida mengapresiasi kerja-kerja OMS yang menyangkut sektor inklusi, dan sama-sama berhimpun dalam Sriwijaya Forum Care.

• Tak Cuma Pandawara, Ini 8 Komunitas yang Beraksi Nyata Untuk Lingkungan
• Film Dokumenter Mantra Berbenah: Ketika Reformasi Kepolisian Tak Lagi Bisa Ditunda
• XLSMART Hadirkan Beragam Promo Spesial Kemerdekaan

Dia menjelaskan, aspirasi masyarakat sebenarnya bisa disampaikan OMS melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan, yang selanjutnya diajukan ke Bappeda. Sayangnya, untuk perencanaan tahun 2025 sudah selesai dan eksekusinya di tingkat OPD. 

“Kami tidak bisa beri solusi sekarang, tapi tidak menutup kemungkinan forum berkolaborasi dengan OPD terkait dan mendapat dukungan swasta dari forum CSR.”

Pihaknya mengingatkan, musrenbang dapat diikuti OMS pada pekan awal bulan Januari setiap tahunnya. Mengingat, pembahasan musrenbang idealnya bukan hanya soal pembangunan fisik atau infrastruktur tapi 40 persennya untuk pemberdayaan. (yulia savitri)