Dorong Kelompok Marginal Setara, HW-MKGR Bahas Inklusi Sosial dengan OPD

PALEMBANG, Wongkito.co - Upaya mendorong kelompok marginal, baik komunitas berbasis gender, penyintas HIV dan disabilitas setara dalam berbagai aspek, Himpunan Waria-MKGR (HW-MKGR) berdiskusi bersama membahas inklusi sosial dengan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Palembang.

Koordinator Program, Heryanto mengatakan HW-MKGR selama ini fokus kepada pemberdayaan komunitas waria di Kota Palembang dan sejumlah kota dan kabupaten di Sumatera Selatan.

"Kami konsens membahas dan mengimplementasikan program inklusi social sebagai upaya penting membangun pembangunan social dan ekonomi berkelanjutan," kata dia, Rabu (26/6/2024).

Baca Juga:

• Investor Pasar Modal Tembus 13 Juta Orang
• Potensi Industri Rumput Laut Indonesia Belum Tergarap Maksimal
• Tidak Benar Jusuf Hamka Bagikan Uang 52 Juta Dengan Tebak Nama Hari, ini Faktanya

Dalam kesempatan diskusi Bersama OPD tersebut, hadir perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkot Palembang. Hadir juga perwakilan media Wongkito.co dan pengurus dari YIM.

Pada kesempatan itu, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palembang, Ramadhon pihaknya sangat antusias menyambut upaya komunitas untuk melengkapi diri dengan administrasi kependudukan.

"Seperti kita ketahui, selama ini sering kali ditemukan ada anggota komunitas yang tidak memiliki identitas diri karena enggan mengurus," ujar dia.

Menurut dia, pihaknya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga Kota Palembang untuk mengakses administrasi kependudukan, termasuk komunitas waria dan juga yang lainnya, seperti penyandang disabilitas.

Karena itu, setiap hari setidaknya ada 200 pengajuan administrasi kependudukan, baik KK, KTP dan  KIA serta akte kelahiran yang diurus di kantor Disdukcapil Zona I, ujar dia.

Sedangkan  perwakilan dari Dinas Sosial, Harry Apriadi dan Rosylawiyah mengatakan terkait dengan Kartu Indonesia Sehat atau KIS selama mereka warga Palembang dan membutuhkan pasti akan didaftarkan untuk segera mendapat pengobatan dan layanan Kesehatan yang didanai pemerintah.

"Asal mau mendapatkan perawatan di kelas III tentunya semua warga bisa mengakses KIS," kata ia.

Yulyana Kusuma Dewi perwakilan Dinkes Palembang mengungkapkan Dinkes dengan 42 puskesmas yang tersebar di Kota Palembang kini sudah secara konsisten memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Khusus layanan Kesehatan pada komunitas,  menurut dia bukan hanya melayani VCT dan  obat ARV tetapi puskesmas juga terus aktif menyosialisasikan penyebaran IMS dan HIV.

Baca Juga:

• Cek Begini Alasan kenapa Jemaah Haji Menumpuk di Mina dan Arafah
• Pemerintah Pastikan Pasokan Gas Aman
• Eksplorasi Teknologi Pemindaian dan Verifikasi Telapak Tangan Tingkatkan Pengalaman Pelanggan, Telkomsel Berkolaborasi dengan Tencent Cloud dan MCASH

Secara teknis ia menambahkan kalua petugas di rumah sakit pun didorong  untuk memberikan pelayanan yang setara kepada komunitas maupun populasi kunci dan penyintas HIV, tambah dia.

Sementara Community Organize, Leonardo mengungkapkan pertemuan ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong sinergitas komunitas dan OPD di lingkungan  pemkot setempat.

Sesuai dengan program iklusi memastikan bahwa semua individu, kelompok, dan komunitas memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, termasuk kelompok waria atau transgender, ungkap dia.(Ert)