Dukung Program 3 Juta Rumah, BI Siapkan Insentif Likuiditas Rp80 Triliun

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengumumkan penyediaan insentif likuiditas hingga Rp80 triliun bagi bank-bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan. 

“Dukungan pendanaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang kemarin sudah kami sampaikan adalah tentu saja berupa insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas,” ujar Perry kala memberikan keterangan pers, di Jakarta, dikutip Jumat, 21 Februari 2024.

Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit serta renovasi 25 juta rumah tidak layak huni.  

Program perumahan merupakan bagian dari agenda besar pemerintah yang disebut Asta Cita Prabowo, yang mencakup sektor perumahan, hilirisasi sumber daya alam (SDA), dan ketahanan pangan. 

Menurut Perry, BI nantinya tidak hanya menyediakan insentif likuiditas, tetapi juga akan mendanai program ini melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Pery menegaskan dukungan ini sejalan dengan upaya BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. 

Baca juga:

• Yuk Nikmati Harga Promo Buffet Premium Buka Puasa The 101 Palembang Rajawali
• Wajib Dikunjungi! Wisata Kuliner Unik Pondok Simpang Dogan
• Napas Terakhir Bumi Pertiwi: Menakar Harga Batu Bara di Tengah Krisis Iklim

“Pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder,” jelas Perry.

Koordinasi Intensif dengan Pemerintah

Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk BI, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan DPR RI. 

Dalam dua minggu terakhir, Ara mengaku telah melakukan empat kali pertemuan antara Kementerian PUPR dan BI untuk membahas eksekusi program ini.

“Saya mencatat dalam dua minggu ini kami berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia sebanyak empat kali. Koordinasi artinya bertemu tatap muka langsung,” ujar Ara, dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan perbankan untuk memastikan program ini dapat berjalan lancar.  Menurut Ara, Presiden Prabowo menginginkan langkah progresif dalam sektor perumahan.

“Arahan Presiden Prabowo di bidang perumahan, beliau menginginkan adanya suatu langkah yang progresif, yang benar dan cepat,” terang Ara.

Ara menambahkan program ini tidak hanya fokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga renovasi rumah tidak layak huni yang jumlahnya mencapai 25 juta unit.  

“Backlog di bidang perumahan sekitar 9,9 juta rumah, kemudian yang perlu direnovasi atau yang tidak layak huni sekitar 25 juta rumah lebih. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan terobosan," jelas Ara.

Meski mendapat dukungan penuh dari BI dan berbagai pihak, program ini tetap menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya biaya konstruksi dan keterbatasan lahan. 

Pemerintah optimistis bahwa dengan koordinasi yang baik dan dukungan dari semua pihak, target pembangunan tiga juta rumah per tahun dapat tercapai.  

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 21 Feb 2025