IBC: Pemerintah Targetkan Pencapaian Kesetaraan Gender Segala Bidang, tapi Alokasi Anggaran Minim

Sabtu, 09 Maret 2024 14:48 WIB

Penulis:Nila Ertina

Ilustrasi
Ilustrasi (Canva/Nila)

PALEMBANG, WongKito.co - Hingga kini kesetaraan gender masih menjadi perjuangan panjang di Indonesia, karena berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, anak dan kelompok marginal masih terjadi.

Walaupun di sisi lain, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagai bidang.

Direktur Indonesia Budget Center (IBC), Elizabeth Kusrini mengatakan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan  program kesetaraan gender di berbagai bidang tersebut masih sekedar belum optimal.

"Kami menilai pelaksanaan program kesetaraan gender akan bisa direalisasikan dengan optimalisasii dana, yang kini alokasinya masih sangat minim," kata dia menyikapi kondisi kesetaraan gender pada peringatan Hari Perempuan Internasional, Jumat (8/3/2024).

Baca Juga:

Menurut dia, pihaknya mencatat terkait komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan masalah perempuan dan gender belum berhasil memenuhi target.

Dalam beberapa tahun terakhir kesenjangan gender di Indonesia masih persisten. Data menunjukkan bahwa perempuan masih tertinggal dalam hal mengakses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik.

Ia menjelaskan angka partisipasi angkatan kerja perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu 51,8% dibandingkan 82,4%.

Begitu juga dengan kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki masih lebar, gap-nya mencapai 17,2%, ujar dia.

Selain itu, Elizabeth mengungkapkan kasus kekerasan terhadap perempuan juga masih tinggi, dimana dari rentang usia 15-64 tahun setidaknya 29,9% perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual.

Kondisi tersebut, menunjukan menunjukan bahwa belum optimalnya program kesetaraan gender yang dilakukan pemerintah dan akibat dari program  yang belum sepenuhnya dibarengi dengan alokasi anggaran yang memadai.

Alokasi anggaran untuk program-program terkait perempuan dan gender masih tergolong rendah. Contohnya, pada tahun 2023, anggaran untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) hanya sebesar Rp 2,4 triliun, atau 0,13% dari total APBN, ujar dia.

Kesenjangan 

Kesenjangan gender masih menjadi isu yang relevan di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut laporan World Economic Forum (WEF), jurang kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih sangat lebar, bahkan butuh waktu 131 tahun untuk mewujudkan kesetaraan di seluruh dunia. Ironisnya, belum ada negara yang egaliter sepenuhnya.

Di Indonesia, meskipun terjadi peningkatan peringkat dari posisi ke-92 secara global di tahun 2022 menjadi ke-87 pada tahun 2023, skor indeks kesenjangan gender masih stagnan. WEF mencatat bahwa Indonesia mendapatkan skor 0,697 poin dalam Indeks Kesenjangan Gender Global (GGGI).

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti budget tagging, anggaran keterampilan dan kesehatan, alokasi beasiswa pendidikan LPDP, Program Keluarga Harapan, serta akses pembiayaan untuk usaha ultra mikro.

Dividen Gender

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyoroti bahwa kesenjangan gender berdampak pada perekonomian global. Jika kesenjangan ini dapat ditutup, terdapat potensi keuntungan hingga US$172 triliun melalui apa yang disebut sebagai “dividen gender”.

"IBC mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program terkait perempuan dan gender. Anggaran tersebut harus dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN," kata Elizabeth.

Baca Juga:

Komitmen pemerintah Indonesia dalam mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian masalah perempuan dan gender menjadi semakin penting untuk mencapai kesetaraan yang lebih baik di masa depan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi perempuan dan anak. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang sistematis untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, tegas dia.(ert)