Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penggunaan Anggaran Daerah yang Tepat dan Transparan

Oleh Elizabeth Kusrini*

KUALITAS pelayanan publik di Indonesia, khususnya di tingkat daerah, masih menjadi tantangan besar. Banyak wilayah yang belum mampu menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai bagi masyarakatnya. Indikator ini terlihat dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antar daerah.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, beberapa provinsi di Indonesia, terutama di wilayah timur, masih memiliki IPM di bawah 70, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 72,91. Masalah ini mencerminkan rendahnya kualitas layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kualitas layanan publik adalah kurang optimalnya penggunaan anggaran daerah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), masih banyak daerah yang mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai dan administrasi, sementara anggaran untuk sektor-sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan sering kali terbatas.

Baca Juga:

• Simaklah ini, 14 Rekomendasi Drakor yang Tayang Oktober 2024
• Penderita Kolesterol Tinggi, Ayo Batasi 13 Jeni Makanan ini
• Yuk Intip Resep Puding Batik

Pada tahun 2022, hanya sekitar 20-30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk belanja modal yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masih banyak kepala daerah yang belum memprioritaskan kualitas layanan publik dalam pengelolaan anggarannya.

Untuk memperbaiki kondisi ini, Indonesia Budget Center (IBC) mengadvokasi penggunaan anggaran daerah yang lebih tepat dan transparan. Kepala daerah harus mulai memfokuskan alokasi anggaran pada sektor-sektor esensial yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dalam sektor kesehatan, penguatan fasilitas kesehatan dasar dan peningkatan akses layanan kesehatan di daerah terpencil harus menjadi prioritas.

Selain itu, anggaran pendidikan perlu diarahkan untuk memperbaiki kualitas sekolah, meningkatkan kompetensi guru, serta memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua kalangan.

Selain alokasi anggaran yang lebih baik, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah juga harus ditingkatkan. Masyarakat harus diberikan akses untuk memantau bagaimana anggaran daerah digunakan dan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2023 terdapat lebih dari 100 kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah dalam pengelolaan anggaran publik. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi hambatan besar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Maka, IBC mendorong pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran daerah. Melalui mekanisme partisipasi publik seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan forum-forum diskusi lainnya, masyarakat dapat berperan aktif dalam menyampaikan aspirasinya terkait prioritas pembangunan di daerah.

Partisipasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak.

Sebagai solusi jangka panjang, perlu adanya reformasi dalam kebijakan pengelolaan anggaran daerah.

Baca Juga:

• Hutan Kita Institute-Universitas Katolik Musi Charitas Teken MoU Kampus Energi Bersih
• Refleksi 64 Tahun UU Pokok Agraria, Petani belum Genggam Keadilan
• Hari Tani Nasional: Pentingnya Regenerasi Petani Muda untuk Ketahanan Pangan

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri perlu menguatkan regulasi terkait alokasi anggaran yang lebih adil dan berorientasi pada hasil (outcome-based budgeting). Selain itu, audit rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati, serta transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.

Dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan transparan, kualitas pelayanan publik di daerah dapat ditingkatkan secara signifikan. Sehingga, tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Oleh karena itu, dalam momentum Pilkada 2024, penting bagi calon kepala daerah untuk menunjukkan komitmennya dalam memprioritaskan peningkatan layanan publik dan memastikan anggaran daerah dikelola dengan baik demi kepentingan masyarakat luas.

*Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center