ILO Gelar Edukasi Keuangan Digital Bagi Pengantar Kerja Seluruh Indonesia

JAKARTA, WongKito.co – Sebanyak 750 pengantar kerja dari seluruh Indonesia mengikuti lokakarya digitalisasi keuangan dan sistem pembayaran yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan, bekerja sama dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), di Jakarta, Rabu (23/04/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyoroti pentingnya pengantar kerja memiliki pemahaman yang kuat tentang lanskap keuangan digital yang berkembang di era saat ini. Pengetahuan ini akan meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan dukungan yang lebih efektif kepada klien mereka, terutama pekerja usaha kecil dan pekerja mandiri. 

"Akses yang lebih besar terhadap keuangan dan pembayaran upah secara digital tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan bisnis di kalangan UMKM dan pekerja mandiri, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi dan manajemen keuangan, yang pada akhirnya dapat memperkuat perlindungan hak-hak mereka," kata Yassierli.

 Lokakarya peningkatan kapasitas ini dilaksanakan berdasarkan kesuksesan pengalaman program digitalisasi dari dua proyek ILO: Proyek Mempromosikan Usaha Mikro dan Kecil melalui Akses Pelaku Wirausaha terhadap Jasa Keuangan (Promise II Impact) dan Proyek Pembayaran Upah Digital yang Bertanggung Jawab. 

ILO telah memajukan digitalisasi rantai nilai untuk UMKM di sektor-sektor utama seperti pertanian, memfasilitasi peningkatan akses ke layanan keuangan yang sesuai untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan penciptaan lapangan kerja dan mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab, terutama bagi pekerja yang rentan dengan literasi keuangan yang terbatas.

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh mengungkapkan, ILO senang dapat mendukung Kementerian Ketenagakerjaan, melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dalam memperkuat peran penting pengantar kerja. 

"Dukungan ini memungkinkan mereka untuk membantu pekerja usaha kecil dan mandiri dengan lebih baik dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas bisnis dan mempercepat pertumbuhan melalui digitalisasi dan peningkatan akses ke keuangan, seraya mendukung perlindungan yang lebih besar terhadap hak-hak pekerja," katanya.

Lokakarya ini menghadirkan panelis dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan asosiasi bisnis. 

Mereka berbagi wawasan dan praktik-praktik baik mengenai pentingnya pekerja usaha kecil dan pekerja mandiri untuk secara aktif merangkul digitalisasi guna mendorong pertumbuhan bisnis, memperluas inklusi keuangan dan mempromosikan pekerjaan yang layak. Diskusi ini juga menekankan peran penting pengantar kerja dalam mendukung program inklusi keuangan bagi para pekerja ini. (*)