KADIN Bakal Nego ke AS Awal Mei 2025, Tarif Impor Donald Trump,

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie mengungkapkan, akan melakukan negosiasi ke Amerika Serikat (AS) pada awal Mei 2025 usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memberlakukan tarif impor dasar sebesar 10% untuk semua barang yang masuk ke AS.

Menurut Anindya pernyataan Trump masih bersifat awal dan membuka ruang negosiasi. Indonesia memiliki posisi strategis di Pasifik sebagai bagian dari ASEAN dan anggota APEC.

"Awal Mei rencananya nanti, berkoordinasi dengan Pemerintah, Kadin Indonesia akan ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri beberapa konferensi bisnis ekonomi untuk menyikapi perkembangan terakhir," katanya dalam keterangan resmi pada Jumat, 4 April 2025.

Baca juga:

• Waspada Banjir dan Longsor di Arus Balik Jalur Darat Sumsel
• Cek Berikut 5 Ruas Tol Trans Sumatera yang Gratis
• Harga Cabai Turun di Pasar KM 5 Palembang, Pembeli Serbu Lapak Pedagang 

Anindya pede faktor bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan pimpinan negara nonblok, juga menjadi pertimbangan negosiasi Indonesia dan Trump.

Apalagi saat ini, posisi Duta Besar Indonesia untuk AS kosong hampir dua tahun. Menurut Anindya, dibutuhkan figur yang bisa berperan dalam memperkuat komunikasi bilateral.

Namun jika AS menindaklanjuti rencana tarif impor 32% untuk produk Indonesia dampak signifikan akan menimpa neraca pembayaran, khususnya neraca perdagangan dan arus investasi.

AS merupakan pemasok valuta asing terbesar, yang menyumbang surplus perdagangan sebesar US$16,8 miliar pada tahun 2024. Mitra dagang bilateral terbesar Indonesia pada tahun 2024 adalah AS yang memberikan surplus US$16,8 miliar  kepada Indonesia.

Hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah produk manufaktur, yaitu peralatan listrik, alas kaki, pakaian, bukan komoditas mentah. Selama ini, produk Indonesia dikenakan tarif impor sekitar 10% di AS.

Namun, faktanya, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk, karena Indonesia menikmati fasilitas Preferensi Sistem Umum (The Generalized System of Preferences/GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

Untuk memperkuat neraca perdagangan pasca-keputusan Trump, negosiasi perdagangan dapat dilakukan lebih selektif. Fokus bisa dilakukan kepada industri padat karya terdampak secara vertikal, hulu hingga hilir.

Selain itu, Indonesia perlu membuka pasar baru selain Asia Pasifik dan ASEAN, yakni pasar Asia Tengah, Turki dan Eropa, sampai Afrika dan Amerika Latin.

Di sisi lain, Indonesia berpeluang mempertahankan hubungan dagang dengan AS di sektor pertahanan, pesawat terbang, dan LNG. AS juga menerapkan Inflation Reduction Act (IRA) yang mendorong energi bersih. Indonesia bisa memanfaatkan kebijakan ini untuk mengekspor produk olahan nikel dan mineral lainnya yang memenuhi standar lingkungan dan ketenagakerjaan.

Untuk mengantisipasi dampak tarif impor, pemerintah perlu menyusun kebijakan ekonomi komprehensif, termasuk penyederhanaan regulasi dan penghapusan hambatan non-tarif. Hal ini bertujuan meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pasar, dan menarik investasi.
 

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 04 Apr 2025