Kebijakan EUDR Rugikan Indonesia, Luhut Ancam Alihkan Ekspor

JAKARTA, Wongkito.co - Kebijakan anti Deforestasi atau Europe Deforestation Regulation (EUDR) yang diberlakukan negara eropa, di anggap merugikan Indonesia.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengecam tindakan yang dilakukan negara- negara Eropa, Luhut menilai apa yang dilakukan Eropa itu merugikan produk sawit dan perkebunan yang menjadi ekspor andalan Indonesia.

Luhut mengancam akan mengalihkan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk perkebunan ke negara Afrika.

"Saya juga bilang kepada Parlemen Europe Union tiga hari yang lalu, kami lagi mikir-mikir ekspor Indonesia ke kalian Eropa 3,3 juta mungkin kita mau divert (alihkan) secara bertahap ke Afrika. Supaya kalian jangan ribut sama kami," ujar Luhut dikutip Sabtu, 24 Juni 2023.

Baca juga

• Wisuda Sekolah Tidak Wajib
• Penjualan Semen cenderung Flat Akibat Tekanan Bagged Cement
• Perusahaan Electrum Investasikan 15 Triliun

Luhut mencatat, ekspor CPO Indonesia ke Eropa saat ini mencapai 3,3 juta ton. Sebab itu menurutnya  perlu langkah tegas yang diambil pemerintah Indonesia agar tidak diremehkan.

Sebelumnya Uni Eropa telah menerapkan kebijakan Anti Deforestasi atau Europe Deforestation Regulations (EUDR), hal ini mewajibkan setiap eksportir melakukan verifikasi untuk menjamin produknya tidak berasal dari kawasan hasil penggundulan hutan (deforestasi).

Nantinya jika ditemukan ada sejumah pelanggaran tersebut maka eksportir dapat dikenai denda hingga 4% ari pendapatan yang diperoleh Uni Eropa.

Adapun produk ekspor yang termasuk dalm kebijakan tersebut adalah minyak sawit dan turunannya, arang, kopi, kedelai, kakao,kertas, kulit, daging sapi, kayu hingga karet.

Tata Kelola Sawit yang Semrawut

Luhut mengungkapkan, terdapat 3,3 juta lahan sawit yang berada di kawasan hutan. Padahal, kawasan hutan merupakan kawasan terlarang. Bahkan, Luhut mengindikasi lahan tersebut dimiliki oleh pejabat negara.

Berkaca dari hal ini, Menko Marves akan memperbaiki kondisi hulu hingga hilir kelapa sawit Indonesia yang diakuinya sangat semrawut atau berantakan.

Baca juga

• UMKM Bangkit: Griya Roro Fashion and Kraft Tawarkan Jumputan di Palembang Expo 2023
• Ramai Dibahas Anak jadi Korban Gigitan Anjing, Yuk Simak Bahaya Rabies pada manusia, Gejala dan Pengobatannya
• Jadi Pembicara di IWGM 2023, Rektor UIN Raden Fatah Pamerkan Inovasi Energi Terbarukan

Masalah industri sawit di bagian hulu adalah tata kelola perkebunan. Di mana terdapat data yang tidak sesuai mengenai luas perkebunan sawit di Indonesia yang menyebabkan negara mengalami kerugian setoran pajak.

Luhut menyayangkan Indonesia tidak memiliki data yang menyeluruh mengenai luas kelapa sawit yang benar. Bahkan awalnya Ia berasumsi luas kelapa sawit di Indonesia hanya 14,4 juta hektare, namun setelah BPKP melakukan audit ditemukan 16,8 juta hektare lahan sawit.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 24 Jun 2023