Ketika Pendidikan Berjalan di Tengah Krisis Prioritas

SETIAP tanggal 2 Mei, bangsa ini memperingati Hari Pendidikan Nasional, dengan upacara, pidato, poster, dan slogan tentang pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sekolah-sekolah, siswa mengenakan pakaian adat, guru berdiri di lapangan upacara, dan pejabat kembali mengulang janji tentang masa depan pendidikan.

Namun secara nasional, termasuk di Sumatera Selatan, peringatan itu tahun ini terasa lebih getir. Sebab di balik seremoni, pendidikan sedang menghadapi persoalan yang tak lagi sederhana, guru honorer yang belum sejahtera, efisiensi anggaran yang menekan ruang gerak sekolah, hingga polemik pengalihan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis.

Di Sumatera Selatan bukan daerah kecil dalam peta pendidikan nasional. Dengan wilayah luas, bentang geografis yang beragam, dari perkotaan seperti Palembang hingga daerah terpencil di Musi Rawas, OKU Selatan, atau Banyuasin, tantangan pendidikan di provinsi ini tidak pernah bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal.

Baca Juga:

• Kematian Gajah dan Harimau di Bentang Seblat Cermin Lemahnya Penegakan Hukum
• Lady Rara Bakal Meriahkan Malam Pengundian Super Grand Prize Tabungan Pesirah
• Simak Peluang dan Risiko Investasinya, BMRI Tebar Dividen Jumbo

Di kota, persoalannya mungkin tentang kualitas dan kompetisi. Tapi di banyak wilayah kabupaten, persoalan paling mendasar justru masih soal keberadaan guru, distribusi tenaga pengajar, akses transportasi, dan fasilitas belajar yang layak.

Nasib Guru Honorer

Dan di tengah semua persoalan itu, ada satu kelompok yang selama ini menjadi penyangga sistem Pendidikan, guru honorer.

Mereka datang paling pagi, pulang paling akhir, mengisi kelas-kelas kosong ketika guru ASN belum tersedia, mendampingi siswa mengikuti lomba, mempersiapkan administrasi, bahkan kerap mengeluarkan uang pribadi untuk kebutuhan pembelajaran.

Namun ironisnya, banyak guru honorer di Sumatera Selatan masih hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Honor yang diterima di sejumlah daerah masih jauh dari layak, pencairan sering terlambat, dan status kepegawaian tak kunjung jelas.

Novi (30) salah seorang guru honorer di Kabupaten Lahat, mengakui kalau telah lebih dari 5 tahun mengabdi mengajar di salah satu SD negeri yang berlokasi di desa pelosok.

"Dulunya berharap pengabdian akan berbalas dengan penghargaan dari pemerintah, namun kini jauh, jauh sejauhnya," kata dia dibincangi belum lama ini.

Ia bercerita sejak dialihkan dana pendidikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN), kini guru honorer semakin tidak jelas prediksi nasibnya.

Semakin parah lagi, setiap pemerintah daerah kini mengaku menerapkan efisiensi sehingga tidak bisa mengalokasikan dana untuk tenaga honorer, termasuk guru, cerita dia.

Karenanya, guru honorer bebannya semakin menjadi lebih berat karena mayoritas tenaga pendidik di Indonesia adalah perempuan. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan dari sekitar 3,19 juta guru nasional pada tahun ajaran 2024/2025, sebanyak 72 persen atau 2,18 juta adalah perempuan.

Artinya, ketika sistem pendidikan melemah, ketika anggaran tertekan, ketika kesejahteraan guru tak kunjung menjadi prioritas—perempuanlah yang paling banyak menanggung dampaknya.

Guru Perempuan

Di Sumatera Selatan, banyak guru perempuan bukan hanya mengajar. Mereka juga ibu, pengasuh, pengelola rumah tangga, sekaligus penopang ekonomi keluarga.

Mereka berangkat subuh melewati jalan tanah, menyeberangi sungai, atau menempuh perjalanan berjam-jam demi tiba di ruang kelas tepat waktu.

Tapi tahun 2026, tantangan baru datang dari pusat: polemik pengalokasian anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis melalui Badan Gizi Nasional.

Sejumlah laporan menyebut sekitar Rp223 triliun dari postur anggaran pendidikan 2026 masuk untuk mendukung program MBG. Angka ini memicu kritik luas dari komunitas pendidikan dan organisasi guru.

Bahkan seorang guru honorer mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dengan argumentasi bahwa realisasi fungsi pendidikan dapat turun dari amanat minimal 20 persen menjadi sekitar 11,9 persen.

Pemerintah memang membantah bahwa MBG mengurangi kualitas pendidikan, bahkan menyebut insentif guru honorer naik pada 2026.

Namun di daerah seperti Sumatera Selatan, persoalannya bukan sekadar angka di atas kertas. Yang dirasakan sekolah adalah ruang fiskal yang semakin sempit, program yang makin selektif, dan kebutuhan yang tetap menumpuk.

Kebijakan efisiensi anggaran 2026 juga ikut memberi tekanan. Pemerintah daerah Sumatera Selatan mengakui efisiensi tetap berjalan menyusul pemotongan dana dari pusat.

Bagi sekolah-sekolah di pelosok, efisiensi bukan istilah teknokratis. Efisiensi berarti pelatihan guru tertunda. Buku ajar tak bertambah. Perbaikan ruang kelas menunggu. Laboratorium tak kunjung diperbarui. Dan perjalanan dinas untuk peningkatan kompetensi sering menjadi hal pertama yang dipangkas.

Baca Juga:

• Kerja Politik Komunitas: Isu Air Bersih Menguat dari Akar Rumput
• BRI Salurkan Living Cost Jemaah Haji 2026 ke Seluruh Daerah
• MitMe Fest 2026 Bangun Kekuatan UMKM dari Komunitas

Yang paling merasakan dampaknya adalah guru honorer perempuan. Sebab ketika dukungan institusional melemah, beban pendidikan justru kembali dipikul secara personal. Mereka membeli alat tulis sendiri. Mereka mencetak modul dengan uang pribadi. Mereka menanggung transportasi dari honor yang bahkan belum tentu cair tepat waktu.

Ironinya, di tengah semua keterbatasan itu, tuntutan terhadap kualitas pendidikan justru semakin tinggi. Guru diminta adaptif terhadap teknologi, mampu menerapkan kurikulum baru, mengelola asesmen digital, dan membangun karakter siswa.

Pertanyaannya sederhana, bagaimana kualitas bisa tumbuh jika orang-orang yang menopang sistemnya terus bekerja dalam kondisi rapuh?

Hari Pendidikan Nasional seharusnya bukan sekadar ruang untuk merayakan siswa berprestasi atau membangun narasi optimisme. Ia juga harus menjadi ruang refleksi yang jujur tentang siapa yang sebenarnya menjaga sekolah tetap hidup.(ert/*)