Pilkada Serentak
HAKI:Kopi jadi Komoditas Terbesar Perhutanan Sosial Sumsel
Kamis, 22 Juni 2023 14:05 WIB
Penulis:Nila Ertina
Editor:Nila Ertina
KUPS Tebat Benawa salah satu yang mengelola perhutanan sosial berbasis kopi (WongKito.co/Nila Ertina FM)
PALEMBANG, WongKito.co - Program perhutanan sosial di Sumatera Selatan dinilai telah berjalan selaras dengan upaya meningkatkan kesejahteraan, lingkungan dan juga budaya.
Saat ini, sejumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Sumatera Selatan berhasil berkembang optimal, dengan basis terbesar berupa perkebunan kopi, kata Direktur Eksekutif Perkumpulan Hutan Kita Institute (HAKI) Deddy Permana, belum lama ini.
Ia menuturkan dengan menerapkan agroforestry budidaya kopi menjadi lebih baik dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
Dimana hasil hutan bukan kayu pun kini dikembangkan guna memberi manfaat untuk peningkatan kesejahteraan dan lingkungan, ujar dia.
Baca Juga:
- Menko Perekonomian Airlangga Apresiasi Hasil Kerajinan Kulit Mitra Binaan Jamkrindo
- Status Endemi Covid 19, Pasien Dapat Menggunakan BPJS
- GAPRINDO Minta RUU Kesehatan di Tinjau Ulang
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkann penting sekalo kolaborasi dan sinergi antar semua stakeholder untuk kepentingan mendorong optimalisasi program perhutanan sosial.
Apalagi, kini dari 413 ribu hektare lebih kuota di Sumatera Selatan baru terealisasi 30 persen, kata dia.
Karena Herman Deru mengungkapkan keberhasilan program perhutanan sosial kini sangat dirasakan.
Sebagai daerah yang pernah dikecam pengekspor asap oleh negara tetangga, kini kebakaran hutan dapat diminimalisir.
"Itu salah satunya berkat program perhutanan sosial," kata dia lagi.
Ketua Himpunan Masyarakat Perhutanan Sosial (HMPS) Sumatera Selatan, Eko Agus Sugianto mengungkapkan saat ni sebanyal 211 izim hak kelola telah diberikan pemerintah dalam skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tana,am Rakyat, Hutan Adat dan Hutan Kemitraan Konservasi.
Dengan luasan lahan mencapai 134 ribu hektare yang dikelola sebanyak 34 ribu kepala keluarga, katanya.
Dia menambahkan penerima manfaat perhutanan sosial selama ini mereka yang secara ilegal mengelola kawasan hutan.
Di Sumsel terdapat sembilan kabupaten dan kota yang telah menjadi bagian dari program perhutanan sosial, seperti Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim dan Kota Pagar Alam, tambah dia.(ert)