Mafindo: Pemilu 2024, Hoaks Politik Meningkat 2 Kali Lebih Banyak Ketimbang 2019

JAKARTA, WongKito.co - Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menemukan sebanyak 2.330 hoaks selama tahun 2023 dengan hoaks politik sebanyak 1.292, dengan demikian jumlah  hoaks politik itu dua kali lipat lebih banyak ketimbang pada musim Pemilu 2019 yang hanya tercatat sebanyak 644 konten.

Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho mengungkapkan pihaknya menemukan hoaks politik tahun 2023 mencapai 55.5% dari konten yang ditemukan Mafindo.

Dimana persentase tersebut memposisikan hoaks politik kembali mendominasi topik hoaks pasca-2019, kata dia dalam siaran pers yang diterima, Jumat (2/2/2024).

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Palembang Jumat, Cerah Berawana hingga Hujan Petir Malam Hari
• Tidak Termasuk Indonesia, Iran Bebaskan Visa untuk Turis dari 28 Negara
• Update Harga BBM Per 1 Februari 2024, Pertamina Pertahankan, Shell dan Kawan-Kawan Naikan Harga

Ia menjelaskan pada masa pandemi, hoaks politik sempat turun rata-rata di bawah 33%.

"Masifnya hoaks politik mengganggu demokrasi di Indonesia, mengacaukan kejernihan informasi, dan dapat mengajak orang menolak hasil pemilu. Karenanya upaya komprehensif perlu dilakukan untuk mencegah dan menangani hoaks untuk menjaga kedamaian Pemilu 2024," ujar dia.

Septiaji menambahkan penyebaran hoaks terbanyak ditemukan pada platform Youtube yang mencapai 44.6%, lalu Facebook (34.4%), Tiktok (9.3%), Twitter atau X (8%), Whatsapp (1.5%), dan Instagram (1.4%).

“Dominasi konten hoaks berupa video menjadi tantangan besar bagi ekosistem periksa fakta, karena konten hoaks video cepat sekali viral, akibat sering dibumbui dengan elemen yang emosional. Sedangkan upaya periksa fakta konten video membutuhkan proses yang lebih lama ketimbang foto atau teks,” kata dia.

Peran AI

Menjelang pemungutan suara dalam Pemilu 2024, konten yang dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) pun sudah muncul, seperti video deepfake pidato Presiden Jokowi dengan bahasa Mandarin, maupun rekaman suara Anies Baswedan dan Surya Paloh yang dibuat dengan AI.

Ketua Komite Litbang Mafindo, Nuril Hidayah yang akrab disapa Vaya, menjelaskan yang membedakan hoaks pada Pemilu 2024 dan Pemilu 2019 adalah dominasi konten video.

“Pada Pemilu 2019, hoaks kebanyakan  berupa adalah foto atau gambar,” ujar Vaya.

Dia mengakui hal ini menjadi tantangan pemeriksa fakta. Proses periksa fakta konten video lebih rumit dan lama, dan bisa mengaduk-aduk emosi. “Terlebih konten hoaks yang dibuat menggunakan AI, tidak mudah untuk bisa mendapatkan kesimpulan apakah itu hoaks atau bukan.”

Semua Kandidat

Semua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi sasaran utama hoaks politik. Hoaks tentang mereka ada yang bernada positif (melebih-lebihkan kandidat), sebagian bernada negatif (yang menyerang atau memfitnah kandidat). Anies Baswedan menjadi kandidat yang paling banyak tersebut dalam narasi hoaks, sebanyak 206 bernada positif, dan 116 bernada negatif. Selanjutnya Ganjar Pranowo (63 positif, 73 negatif), Gibran Rakabuming Raka (12 positif, 74 negatif), Prabowo Subianto (28 positif, 66 negatif), Moh. Mahfud Md (44 positif, 5 negatif), dan Muhaimin Iskandar (17 positif, 5 negatif).

Septiaji mengatakan konten hoaks politik itu masih didominasi saling serang antarpendukung kandidat. Sedangkan tingkat polarisasi dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024 ini tidak setinggi dibandingkan Pemilu 2019  dengan capres head-to-head Joko Widodo dan Prabowo.

“Namun, jika pilpres masuk ke putaran kedua, perlu diwaspadai peningkatan hoaks dan ujaran kebencian yang menggunakan isu SARA,” ujarnya.

Baca Juga:

• Kapal Perang TNI AL Akan di Lengkapi Rudal Atmaca
• Hoaks: Video Konser Rhoma Irama dan Iwan Fals Mendukung Pasangan AMIN, ini Faktanya
• Peringati Hari Lahan Basah Sedunia: Pemuda Sumsel Gugat Kembalikan Lahan Basah Sungai Musi, Ikuti Beragam Acaranya Yuk!

Septiaji menyebut topik hoaks yang paling banyak ditemukan adalah dukungan/pengakuan kepada kandidat (33.1%), diikuti isu korupsi (12.8%) dan penolakan terhadap kandidat (10.7%), dan karakter atau gaya hidup negatif kandidat (7.3%). Sedangkan isu kecurangan pemilu sebesar 5% dan isu SARA 3.9%.

“Isu kecurangan pemilu harus disikapi dengan sangat serius oleh penyelenggara pemilu. Karena isu ini yang diprediksi meningkat tajam setelah hari-H (14 Februari 2024), dan berpotensi membuat orang menolak hasil pemilu dan memantik keonaran. Kami sudah menemukan beberapa konten hoaks yang mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu, seperti hoaks mobilisasi ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), hoaks sistem teknologi informasi (TI) KPU, dan isu keberpihakan penyelenggara pemilu,” ungkap dia.

Upaya menangani hoaks tidak cukup dengan melakuan fact checking atau pemeriksaan fakta. Dia memandang sangat penting upaya pencegahan dalam bentuk vaksinasi informasi atau prebunking. Caranya dengan menyajikan konten yang bisa mengedukasi publik sehingga memiliki kekebalan atau imun kuat saat terpapar hoaks.

Saat ini Mafindo bekerja sama dengan Bawaslu RI dan Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu 2024 yang terdiri dari 20 organisasi masyarakat sipil, serta Koalisi Cekfakta.com dengan 25 media online dan Koalisi DAMAI dengan 11 organisasi, berkolaborasi mengadang hoaks Pemilu 2024.

Kolaborasi itu berupa monitoring, pelaporan, dan penanganan hoaks yang sedang dilakukan. Selain itu, koalisi juga memproduksi konten prebunking atau pencegahan hoaks pemilu terutama dalam bentuk video.

“Kolaborasi ini perlu terus diintensifkan dengan melibatkan platform digital, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan warganet,” kata dia.(ril)