Pemerintah Pastikan Pasokan Gas Aman

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) masih akan terus dievaluasi. 

Terkait itu, pemerintah menilai pasokan gas pipa masih dalam kondisi yang aman.

Arifin menjelaskan pasokan gas pipa sangat bergantung pada infrastruktur pipa transmisi. Di mana saat ini pemerintah akan segera membangun pipa Cirebon-Semarang Tahap II ruas Batang-Kandang Haur Timur dan pipa Dumai-Sei Mangkei.

Baca Juga:

• Siap Bangun Pusat AI di Solo, Simak ini Profil Perusahaan Amerika yang Mengerjakan
• Gunakan Livin' Sukha Bank Mandiri untuk Beli Tiket Timnas Garuda Asia di Ajang AFF U-16
• Cek Begini Alasan kenapa Jemaah Haji Menumpuk di Mina dan Arafah

Nantinya, pipa tersebut akan mengalirkan pasokan gas yang belum terserap industri dari lapangan khususnya di wilayah Jawa Timur, salah satunya Jambaran Tiung Biru (JTB) yang produksi maksimalnya mencapai 192 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

"Jadi memang yang sekarang ini gas pipa kan ada 100 MMSCFD dari tiung biru yang enggak bisa tersalur. Kalau misalnya US$6, US$600 ribu sehari. Nah, itu yang percepat ini Cisem 2," ujarnya di kantor Ditjen Migas pada Kamis, 20 Juni 2024.

Gas yang belum bisa tersalur dari JTB mencapai 100 MMSCFD. Menteri ESDM ini berharap gas itu bisa segera terserap oleh industri melalui pipa Cisem. Dengan kebijakan HGBT, gas itu bisa dibeli dengan harga yang murah, US$6 per MMBTU.

Pembangunan pipa transmisi harus dibangun oleh pemerintah, sehingga biaya pengangkutan gasnya bisa murah bagi industri agar produknya bisa lebih bersaing di pasaran.

Sementara terkait kepastian kelanjutan HGBT, Arifin memastikan pemerintah masih mempertahankan harganya di US$6 per MMBTU. Namun, penerima manfaatnya masih dalam evaluasi.

Sebelumnya, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi akan melihat kondisi produksi gas dalam negeri dan perkembangan harganya.

Dalam kelanjutan HGBT ini Kementerian ESDM juga juga mempertimbangkan pasokan gas pipa yang disalurkan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dari hulu kepada industri. Kurnia mengatakan, tidak ada isu berarti untuk pasokan ini.

Baca Juga:

• Cek Jadwal Pendaftaran dan Proses Seleksinya, Jalur Mandiri UIN Raden Fatah Palembang telah Dibuka
• Sedih!Tokopedia TikTok Shop PHK Karyawan Jelang Libur Iduladha
• Tembus Level Terendah, Rupiah Terus Alami Pelemahan

Kurnia mengatakan pihaknya rutin mengevaluasi penerapan HGBT, apakah dilanjutkan tahun 2025 nanti. "Kita lihat produksinya seperti apa, harganya seperti apa. Nanti dievaluasi dulu," kata Kurnia pada Senin, 17 Juni 2024.

Kebijakan HBGT Berat Dilanjutkan

Chairman Regulatory & Government Affairs Committee, Indonesia Gas Society (IGS), Bayu Satria Pratama melihat pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk melanjutkan HGBT pada 2025.

Jika ditarik mundur kebijakan HGBT ini terjadi saat pandemi COVID-19. Namun Bayu menilai eksekusi kebijakan HGBT tidak terbukti bisa membuat industri manufaktur kembali normal. Justru insentif HGBT hanya menolong dari perbaikan margin industri. Namun pengusaha akan sulit menutup kesenjangan apabila terdapat lebih dari 30%  selisih HGBT dengan impor gas.

“HGBT memiliki limitasi ketersediaan anggaran pemerintah,” ujar Bayu dalam Media Forum Indonesian Gas Society.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 21 Jun 2024