Prabowo Targetkan Bangun 15 Juta Rumah, tak Hanya di Kota tapi juga Desa

JAKARTA -  Ketua Satuan Tugas (Satgas) presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo program ini diklaim akan mengatasi krisis perumahan nasional, serta menjadi bagian dari langkah besar disebut sebagai “Strategi Transformasi Bangsa”.

"Bukan tiga juta satu periode pemerintahan. Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun, satu periode 15 juta unit rumah," kata Hashim dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Prabowo nantinya akan menargetkan pembangunan tiga juta rumah setiap tahunnya selama satu periode pemerintahan, dengan rincian satu juta apartemen di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan. 

 "Targetnya satu juta apartemen di perkotaan setiap tahun, dan 2 juta rumah di pedesaan setiap tahun," tambah dia.

Baca Juga:

• Sedang Diet? Peneliti Ungkap Jenis Kelamin Tentukan Sarapan yang Tepat dan Keberhasilan Diet
• Prakiraan Cuaca Palembang Jumat, Berpotensi Hujan Petir
• Deretan Agenda Imam Masjid Nabawi ke Indonesia, Bawa Pesan Raja Salman

Menurut Hashim, skema ini didesain dengan visi jangka panjang untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan perumahan di daerah perkotaan yang padat dan menyediakan fasilitas hunian layak di pedesaan yang seringkali terabaikan.

Pentingnya Bangun Rumah di Pedesaan

Prabowo melihat program pembangunan dua juta rumah di pedesaan setiap tahun sebagai kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja yang masif di daerah pedesaan. 

Dengan semakin banyaknya pembangunan rumah, masyarakat desa dinilai akan mendapatkan akses pekerjaan di sektor konstruksi, yang diharapkan mampu menahan laju urbanisasi ke kota besar.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup di pedesaan, dimana infrastruktur sering kali tertinggal dibandingkan dengan perkotaan. 

Tantangan Atasi Backlog Perumahan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyambut positif program ini. Basuki menyoroti backlog perumahan di Indonesia yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah. 

Menurut data dari Kementerian PUPR, backlog perumahan sebagian besar terjadi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mendapatkan hunian layak. Dengan strategi pembangunan besar-besaran di pedesaan dan perkotaan, diharapkan backlog ini dapat dikurangi secara signifikan.

Baca Juga:

• Imbau Warga Beli Sesuai Peruntukan, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Jamin Pasokan LPG Bersubsidi di Pagar Alam
• per September 2024 , BMRI Sukses Kucurkan KUR Rp32,2 Triliun
• Hoaks: Puan Maharani akan Gantikan Gibran sebagai Wapres, Cek Faktanya yuk!

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog perumahan pada tahun 2010 mencapai 13,5 juta unit, namun hingga tahun 2020 jumlah tersebut hanya menurun sedikit menjadi 12,7 juta unit. Penurunan yang rendah selama satu dekade menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi backlog perumahan berjalan sangat lambat selama satu dekade terakhir. 

Meskipun ada kemajuan, angka tersebut mencerminkan bahwa kebijakan yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan belum mampu menghasilkan dampak yang signifikan. Rendahnya tingkat pengurangan backlog ini mengindikasikan perlunya strategi baru dan lebih agresif dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka backlog perumahan adalah rendahnya pembiayaan dari pemerintah maupun sektor swasta. Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan alokasi anggaran pemerintah untuk sektor perumahan, serta merancang skema-skema pembiayaan perbankan yang lebih tepat dan efektif.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 11 Oct 2024