Sanksi Administratif Kresna Asset Management Dibatalkan, OJK Ajukan Kasasi

JAKARTA – Terkait dibatalkannya sanksi administratif Kresna Asset Management, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa (2/7/2024), mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung. 

Dikutip dari pernyataan resmi OJK, upaya ini dilakukan sebagai respons atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menguatkan putusan banding dalam Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT. 

Putusan tersebut mengabulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK dan membatalkan sanksi administratif serta perintah tertulis yang telah dikeluarkan OJK.

Latar Belakang Kasus

Sebelumnya, OJK telah memberikan sanksi administratif kepada PT Kresna Asset Management (PT KAM). Sanksi tersebut meliputi denda sebesar Rp1,8 miliar dan Perintah Tertulis untuk mengakhiri produk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang dikelola oleh PT KAM dalam waktu tiga bulan sejak Perintah Tertulis ditetapkan karena produk tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Waspada! Akun Facebook Jhon Lbf Official bagi Hadiah Motor kepada Follower
• Prakiraan Cuaca Palembang Akhir Pekan masih Berpotensi Hujan Petir
• Presiden Sahkan UU KIA, ini Penjelasan Menteri PPPA, Simak Yuk!

Namun, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PT Kresna Asset Management terhadap sanksi administratif dan surat perintah yang dikeluarkan oleh OJK. Akibatnya, OJK harus mencabut sanksi tersebut.

PTUN mengabulkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor S-217/PM.111/2023, tanggal 8 Juni 2023, yang berhubungan dengan sanksi administratif berupa denda dan Perintah Tertulis tersebut.

Selain itu, Michael Steven, selaku Pemegang Saham Pengendali dan Ketua Komite Investasi PT KAM, juga dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5,7 miliar dan Perintah Tertulis yang melarangnya menjadi pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun.

Meskipun PTUN mencabut gugatan dari OJK, pengadilan juga memerintahkan Dewan Komisioner OJK untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 303.000. Keputusan tersebut tercantum dalam nomor perkara 438/G/2023/PTUN.JKT pada 20 Februari 2024.

Michael Steven, pemilik Kresna Group, mengajukan gugatan setelah menerima sanksi denda sebesar Rp5,7 miliar dari OJK. 

Selain itu, OJK juga mengeluarkan perintah tertulis yang melarang Michael Steven menjadi pemegang saham, pengurus, atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun. 

Sanksi tersebut bertujuan untuk menghentikan tindakan Michael Steven agar tidak mengulangi pelanggaran di sektor jasa keuangan dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi konsumen.

Baca Juga: Datang ke OJK, Pemegang Polis Tolak Pencabutan Izin Usaha Kresna Life

Temuan OJK

Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menemukan bahwa Michael Steven adalah pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management. 

Meski namanya tidak tercantum dalam anggaran dasar, Michael Steven melakukan intervensi terhadap kontrak pengelolaan dana PT Kresna Asset Management. Intervensi ini dilakukan untuk kepentingan grup Kresna, yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Upaya Hukum OJK

Dalam proses peradilan, OJK telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk mempertahankan sanksi yang dijatuhkan kepada Michael Steven. 

OJK memastikan bahwa sanksi tersebut sesuai dengan wewenang, prosedur, dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Di persidangan, OJK menghadirkan bukti, saksi, dan ahli yang memperkuat dugaan intervensi Michael Steven dalam penempatan investasi di grup Kresna.

Para ahli yang dihadirkan oleh OJK menjelaskan bahwa Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner memang layak dikenakan sanksi. Mereka juga mendukung langkah OJK mengeluarkan perintah tertulis kepada Michael Steven sebagai upaya penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Penetapan Tersangka oleh Mabes Polri

OJK juga menginformasikan kepada Majelis Hakim bahwa Michael Steven telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri.

Baca Juga:
Ekosistem Teater di Sumsel Terus Tingkatkan Kreativitas

• Riset ESG AEER: Temukan Banyak Perusahaan Nikel tak PROPER, ini 4 Rekomendasinya
• Tertinggi Terjadi di Palembang, Inflasi Juni Year on Year Sumsel sebesar 2,48 Persen 

Penetapan ini terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Michael Steven di grup Kresna, yang menambah dasar hukum bagi OJK dalam mengambil tindakan tegas.

Harapan Masyarakat dan Pemerintah

Dengan pengajuan kasasi ini, OJK berharap agar perkara yang telah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah dapat diselesaikan dengan baik. 

Harapannya, konsumen dan masyarakat yang dirugikan oleh tindakan Michael Steven dapat memperoleh hak-haknya. 

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Idham Nur Indrajaya pada 06 Jul 2024