Sempurnakan Aturan, OJK Wajibkan Modal Awal Fintech Lending Minimal Rp 25 Miliar

JAKARTA - Aturan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait industri fintech lending telah diterbitkan tertuang dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/Fintech P2P Lending).

POJK ini merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, penyempurnaan ini diinisiasi untuk mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan lebih kontributif serta memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen.

Baca Juga:

• Harga Cabai di Palembang Berangsur Turun jadi Rp 95 Ribu/Kg
• Ingat! Ini Aturan Baru Perjalanan Domestik dan Internasional
• Simak Istilah Pasar Kripto bagi Newbie biar Gak Ketinggalan (1)

Dalam POJK fintech lending terbaru ini terdapat beberapa substansi penyempurnaan pengaturan, salah satunya berkenaan dengan angka minimum untuk modal disetor saat pendirian.

Pada peraturan sebelumnya, minimal modal disetor saat penyelenggara mengajukan perizinan adalah senilai Rp2,5 miliar. Namun, dengan adanya POJK baru, penyelenggara fintech lending kini harus memiliki minimum modal disetor senilai Rp25 miliar saat mengajukan perizinan kepada OJK.

Penyelenggara juga diwajibkan setiap saatnya untuk memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp12,5 miliar, dan batas maksimum pendanaan oleh setiap penyuntik dana dan afiliasinya paling banyak 25% dari posisi pendanaan pada akhir bulan.

Layanan fintech lending dapat dilakukan melalui pendanaan produktif dan multiguna, dan penyelenggara wajib memenuhi ketentuan atas maksimum manfaat ekonomi pendanaan.

Penyelenggara juga wajib menyampaikan data transaksi pendanaan kepada pusat data fintech lending OJK dengan pengintegrasian sistem elektronik.

Apabila sebelumnya penyelenggara fintech lending baru perlu melewati tahap terdaftar terlebih dahulu sebelum mengantongi izin, kali ini platform yang baru berdiri harus langsung melalui proses pengajuan izin sebelum bisa beroperasi.

Baca Juga:

• Honda Catat Peningkatan Penjualan Semester 1 2022 Sebanyak 53.910 Unit
• Momen Iduladha 1443 H, Telkomsel Salurkan Hewan Kurban ke 48.000 Penerima Manfaat
• Dewan Sumsel Pertanyakan Mengenai Operasional LRT

Selain itu, penyelenggara fintech lending konvensional yang beralih menjadi penyedia layanan berdasarkan prinsip syariah pun harus memperoleh persetujuan dari OJK.

Kemudian, OJK juga mewajibkan pihak penyelenggara fintech lending untuk memiliki paling sedikit 1 pemegang saham pengendali (PSP), 2 anggota direksi,  1 orang anggota dewan komisaris, dan unit audit internal yang dijalankan oleh paling sedikit 1 orang sumber daya manusia (SDM).

Sementara itu, penyelenggara fintech lending syariah wajib memiliki paling sedikit satu anggota dewan pengawas syariah (DPS).

Calon pihak utama seperti PSP, direksi, dewan komisiaris, dan DPS wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya.

Untuk mendukung program pemerintah, penyelenggara bisa melakukan kerja sama dengan intansi untuk menjadi mitra distribusi atas surat berharga negara (SBN).

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Idham Nur Indrajaya pada 18 Jul 2022