turun harga
Rabu, 18 September 2024 13:58 WIB
Penulis:Nila Ertina
PALEMBANG, WongKito.co - Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) dan stakeholder melakukan pertemuan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, dengan pokok bahasan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terkait penurunan kemiskinan dan pengendalian inflasi.
Susenas diselenggarakan, Rabu (18/9/2024) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel itu merupakan salah satu sumber informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan, sudah menjadi kesepakatan bersama untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial yang tepat waktu, satu waktu, satu tujuan, satu sasaran dan satu pelaksanaan.
Berkenaan dengan pelaksanaan susenas yang akan dimulai pada tanggal 20 September hingga 30 September ini, Elen mengimbau agar stakeholder terkait melakukan evaluasi, dan apabila masih ada yang belum dilakukan, untuk segera dilakukan pengerjaanya.
“Kami mohon segera melakukan evaluasi, apabila masih ada yang belum dikerjakan, segera untuk ditindaklanjuti, mana hal-hal yang perlu kita lakukan, upaya penekanan-penekanan terutama oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan juga oleh lembaga-lembaga lainnya yang kita minta untuk berpartisipasi melalui bantuan sosial perusahaan atau CSR nanti kita minta update-nya data yang hari ini,” kata dia.
Baca Juga:
Sementara Kepala BPS Provinsi Sumsel Moh. Wahyu Yulianto mengatak pengumpulan data Susenas dilakukan dua kali dalam satu tahun, yaitu bulan Maret dan September. Susenas yang dilaksanakan pada Maret bisa disajikan estimasi sampai level kabupaten/kota sedangkan pada bulan September 2024 disajikan estimasi sampai level provinsi.
“Pelaksanaan waktu pencacahan Susenas dilaksanakan pada rentan waktu tanggal 20 – 30 September setiap tahunnya. Jadi pendataan lapangan kegiatan susenas pada bulan September ini bukan hanya mencakup terkait indikator kemiskinan, akan tetapi juga sosial budaya dan keterkaitan dengan pendidikan,” katanya.
Wahyu menuturkan, sampai dengan saat ini BPS Provinsi Sumsel sudah melakukan updating ke wilayah-wilayah kerja BPS, guna mengidentifikasi apakah rumah tangga ataupun keluarga masih berada di wilayah sebagaimana enam bulan yang lalu.
Ia berharap pimpinan daerah mengimbau untuk sama-sama menyukseskan Susenas baik dari sisi petugas kami maupun Bagaimana penerimaan para responden kami agar tentunya proses penelitiannya bisa berjalan dengan lancar dan utamanya bisa memberikan segala informasi yang ditanyakan oleh petugas kami dengan nyaman tanpa satu ada intervensi apapun
“Alhamdulillah kegiatan updating sudah kita lakukan dan insya Allah nanti pada tanggal 20 September ini petugas kami akan melakukan pendataan sampel terhadap rumah tangga-rumah tangga yang terpilih berdasarkan proses updating yang kemarin, dan untuk jumlah sampel yang akan kita data itu sebanyak 2450 rumah tangga tersebar di 17 kabupaten/ kota,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Ricky Perdana Gozali, melaporkan tentang pengendalian inflasi dan penurunan kemiskinan di Sumsel. Pada Agustus 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,80 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,91.
Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu tertinggi kelompok makanan, minuman dan tembakau. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu tertinggi pada kelompok pakaian dan alas kaki.
Baca Juga:
Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Selatan Bulan Agustus 2024 sebesar 0,19 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,16 persen.
“Selama tiga bulan terakhir di Sumsel mencatat deflasi berturut-turut. Jadi sepanjang 2024, deflasi terjadi pada bulan Januari, Juni, Juli dan Agustus," ujarnya.
Dia menjelaskan, beberapa komoditas yang menyumbang inflasi cukup tinggi di Sumsel yaitu komoditas bawang merah, daging ayam ras, jeruk, telur ayam ras dan cabai rawit.
Sementara itu, pertumbuhan perekonomian di Sumsel diperkirakan tetap baik hingga Desember 2024 dan daya beli masyarakat juga masih tinggi.(ril)
8 bulan yang lalu