Surat ke-7 STuEB untuk Prabowo, Tagih Tanggung Jawab PLTU Batu Bara

WongKito.co - Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) kembali mengirimkan Surat Perintah Rakyat Sumatera (SPRS) yang ketujuh untuk Presiden Prabowo Subianto pada, Jumat (11/9/2026) menagih pertanggungjawaban negara atas dampak PLTU batu bara terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pengiriman SPRS tersebut diambil, menyusul ketidakpedulian dari pihak istana terhadap ancaman operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang kian mempersempit ruang hidup masyarakat.

Ali Akbar Konsolidator STuEB menyatakan ia curiga bahwa surat ini tidak pernah sampai ke tangan Presiden Prabowo. Ia menduga ada kelompok di istana yang secara sengaja mengenyampingkan informasi tertentu kepada Presiden. Namun jika Presiden tahu dan dia diam saja, ini menjadi sinyal kuat bahwa Prabowo Subianto memang tidak peduli terhadap keselamatan rakyat korban PLTU batu bara di Sumatera.

Bersamaan dengan surat ketujuh yang dikirimkan ulang tersebut, juga disampaikan beberapa temuan terbaru yang merupakan dampak krisis iklim yang diperparah oleh model tata kelola yang buruk. Temuan tersebut antara lain terdapat di Bengkulu, yaitu kondisi Pelabuhan Pulau Baai yang merupakan pelabuhan alami terbesar yang ada di Kota Bengkulu terancam hancur akibat krisis iklim dan salah urus.

“Sekarang ini setidaknya telah terjadi perubahan bentuk dan posisi garis pantai Lentera Merah Kota Bengkulu telah bergeser sejauh 170-550 meter pada periode 2019 hingga 2025, serta 15,5 hektare kawasan mangrove hilang,” kata Manajer Kampanye Kanopi Hijau Indonesia, Cimbyo Layas Ketaren.

Baca Juga:

• Anomali! Ketika Peneliti Bergiliran Pamit dari Pengembangan AI
• LMKN Ancam Ajukan Penutupan Akses Netflix soal Royalti
• Kader PKK Sumsel Didorong Perkuat Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual

Sementara yang lain di PLTU Sebalang di Provinsi Lampung, PLTU Pangkalan Susu Sumatera Utara, PLTU Keban Agung di Lahat Sumatera Selatan, menemukan bahwa aktivitas pembuangan abu hasil pembakaran dibuang dan membahayakan komunitas dan lingkungan.

Temuan Yayasan Anak Padi, di Desa Telatang dan Desa Muara Maung, kondisi tanaman milik petani kini semakin sulit tumbuh dan berkembang. Sejumlah tanaman tampak tidak lagi tumbuh optimal, sementara dedaunannya diselimuti abu yang diduga berasal dari aktivitas pembakaran batu bara, termasuk fly ash dan bottom ash (FABA).

Di Sumatera Utara, ditemukan puluhan titik sebaran pembuangan limbah FABA (abu batu bara) di Kecamatan Pangkalan Susu dan Brandan Barat. Adanya titik pembuangan abu serta panglong yang menjual batako yang terbuat dari limbah batu bara di Pangkalan Susu dan Pangkalan Brandan. Di wilayah Pintu Air dan Pangkalan Susu, tanaman padi masyarakat telah tergenang banjir dan berisiko gagal panen.

Desak Transisi Energi yang Adil

Yayasan APEL Green Aceh mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap buruknya pengelolaan limbah FABA dari PLTU Nagan Raya. FABA harus dikelola secara serius dan hati-hati, bukan dengan cara membuang atau menjadikannya sebagai material untuk menimbun lahan yang dekat dengan persawahan, kawasan kampus, serta tempat ibadah masyarakat.

Baca Juga:

• Pupuk Indonesia Jajaki Proyek NFP-2, Pabrik Pupuk Skala Global di Rusia
• 108 Mahasiswa UIN Palembang Ikut Seleksi RAFA Televisi
• GAK Erupsi: Penerbangan ke Sumatera masih Belum Pasti

Sementara aktivitas pertambangan batu bara di Aceh Singkil dan Lahat, Sumatera Selatan juga memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan. Setidaknya 22 ribu hektare lebih kawasan hutan yang diberikan kepada korporasi batu bara mengancam ketersediaan sumber air dan ruang hidup rakyat, begitu juga di Kabupaten Muara Enim, Sungai Niru debitnya semakin menurun.

Dalam enam surat yang sudah dilayangkan ke Presiden Prabowo sebelumnya, anggota Koalisi STuEB membeberkan dampak proyek pengerukan batu bara dan pembakarannya di PLTU yang tersebar di Pulau Sumatera.

Tujuh surat yang dilayangkan memerintahkan Presiden Prabowo agar mengakhiri rezim batu bara dan mewujudkan transisi energi yang adil, berpihak pada keselamatan rakyat, dan tidak menjadikan lingkungan hidup sebagai harga yang harus dibayar atas nama pembangunan.

“Ini adalah surat ke tujuh yang kami sampai, dan jika tetap tidak ada respons, kami berencana akan mendatangi secara langsung ke istana presiden. kami akan membawa korban dan bukti-bukti lapangan sebagai fakta bahwa apa yang telah kami sampaikan bukan pepesan kosong,” ujar Ali Akbar.(*)