Tetap Bekerja saat Hari Pencoblosan! Tagih Uang Lemburmu! Simak Aturan Menaker

JAKARTA – Pada hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024, Rabu, 27 November 2024, merupakan hari hari libur nasional.

Penetapan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2024. Namun, bagi pekerja yang tetap harus bekerja pada hari libur tersebut, pemerintah menjamin hak mereka untuk mendapatkan upah lembur sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur pelaksanaan hari libur bagi pekerja atau buruh pada hari pemungutan suara.

Hak Pekerja yang Tetap Bekerja di Hari Pilkada

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan secara eksplisit menyebutkan bahwa pekerja yang bekerja pada hari libur Pilkada berhak atas upah lembur dan hak-hak lain sebagaimana yang biasa diterima saat bekerja di hari libur nasional.

"Pekerja atau buruh yang bekerja pada hari pemungutan suara berhak mendapatkan upah kerja lembur dan hak-hak lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," demikian bunyi poin ketiga dalam Surat Edaran tersebut.

Baca Juga:

• Hari Pencoblosan Pilkada Serentak: Kolaborasi Cek Fakta Temukan 77 Hoaks
• Waskita Bidik Kontrak Rp14,5 Triliun
• Simak Daftar Negara dengan Harga Rokok Termahal di Dunia

Aturan Upah Lembur Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Ketentuan mengenai pemberian upah lembur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat. Pasal 31 dalam PP tersebut merinci dua pola waktu kerja yang berlaku pada hari libur nasional:

1. Waktu kerja 7 jam per hari untuk 6 hari kerja, dengan total 40 jam per minggu.
2. Waktu kerja 8 jam per hari untuk 5 hari kerja, juga dengan total 40 jam per minggu.

Baca Juga: Banjir Diskon, Simak Tips Manfaatkan Promo Pilkada 2024

Untuk pekerja yang mengikuti pola kerja pertama (6 hari kerja), upah lembur dihitung sebagai berikut:

• Jam pertama hingga jam ketujuh dibayar dua kali lipat dari upah per jam.
• Jam kedelapan dibayar tiga kali lipat.
• Jam kesembilan hingga jam kesebelas dibayar empat kali lipat dari upah per jam.

Sedangkan bagi pekerja dengan pola 5 hari kerja, upah lembur diatur sebagai berikut:

• Jam pertama hingga jam kedelapan dibayar dua kali lipat dari upah per jam.
• Jam kesembilan dibayar tiga kali lipat.
• Jam kesepuluh hingga jam kedua belas dibayar empat kali lipat dari upah per jam.

Jika hari libur jatuh pada hari kerja terpendek, maka perhitungan upah lembur sedikit berbeda, dengan jam kelima dihitung dua kali lipat, dan jam keenam hingga kesembilan dihitung dengan tarif progresif sesuai aturan.

Simulasi Perhitungan Upah Lembur

Mengacu pada Pasal 32 Ayat 1 dan 2 dalam PP Nomor 35 Tahun 2021, cara menghitung upah lembur dimulai dari menghitung upah per jam. Rumus yang digunakan adalah 1/173 dari upah bulanan.

Sebagai contoh, seorang pekerja di Jakarta dengan gaji UMR sebesar Rp5.067.381 bekerja lembur selama 8 jam pada hari libur Pilkada. Berdasarkan rumus tersebut, upah per jam pekerja adalah Rp 29.291.

Baca Juga:

• Dengan Dukungan BRI, Petani Alpukat Ini Nikmati Hasil Budidaya yang Lebih Baik
• Dana untuk Bisnis Cair Lebih Fleksibel Berkat BRIMerchant
• Kemudahan KUR Rp158,6 Triliun dari BRI Bantu UMKM Naik Kelas

Karena pekerja bekerja selama 8 jam, dengan tarif lembur dua kali lipat untuk setiap jam, maka total upah lembur yang diterima adalah:  Rp29.291 × 2 × 8 jam = Rp468.656.

Ketentuan dalam Perjanjian Kerja

Pembayaran upah lembur ini wajib disesuaikan dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 34 Ayat 3 PP Nomor 35 Tahun 2021, yang memastikan semua pekerja menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Idham Nur Indrajaya pada 27 Nov 2024