Upaya Vietnam Menekan Penggunaan Batu Bara dengan Matangkan Reformasi bersama G7

JAKARTA - Kekinian,  Vietnam sedang menyelesaikan komitmen reformasi dengan pemerintah G7 dan pemberi pinjaman multilateral.

Upaya tersebut dilakukan agar mendapatkan pinjaman miliaran dolar untuk mengurangi penggunaan batu bara di pusat manufaktur Asia Tenggara tersebut. 

Dokumen tersebut, yang dikenal sebagai Rencana Mobilisasi Sumber Daya, harus disepakati dengan investor menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP28) yang dimulai pada hari Kamis di Dubai.

“Beberapa pekerjaan masih berlangsung, terutama pada perubahan kerangka peraturan dan hambatan untuk investasi,” kata seorang pejabat asing, mencatat bahwa dokumen tersebut diharapkan akan disepakati tepat waktu.

“Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh akan menghadiri COP28 dari 30 November hingga 3 Desember,” kata portal pemerintah, meningkatkan harapan bahwa rencana tersebut dapat diumumkan di sana, dikutip dari Reuters, Senin, 27 November 2023.

Baca Juga:

• Adhi Karya Pede Proyeksi Target Pendapatan Naik 20 Persen di Tahun Politik
• Inilah Kisah di Balik Earthrise, Foto Bumi Paling Terkenal yang Pernah Diambil
• Rayakan HUT ke-33 Tahun, JNE Gelorakan Gasss Terus Semangatnya dan Salurkan Donasi untuk Palestina

Seorang pejabat asing kedua mengatakan tidak ada masalah besar yang tertunda, dan persetujuan versi final hampir tiba. Kedua pejabat asing tersebut menolak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

Kementerian Lingkungan Hidup Vietnam dan kantor Perdana Menteri tidak segera menanggapi permintaan komentar. Draf dari akhir Oktober mencantumkan komitmen Vietnam dan lebih dari 400 proyek yang dapat menerima uang dari anggota Grup Tujuh (G7), termasuk 272 untuk infrastruktur energi seperti peningkatan jaringan listrik, pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya.

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai tahun lalu dengan investor asing, sebagian besar dari anggota G7, Vietnam akan menerima US$15,5 miliar, sebagian besar dalam bentuk pinjaman komersial dengan harga pasar selama tiga hingga lima tahun, untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada batu bara.

Tidak ada kepastian bahwa Vietnam benar-benar akan mengambil pinjaman yang ditawarkan. Pemerintah komunis Vietnam di masa lalu enggan mengambil pinjaman luar negeri.

Pada tahun 2020, batu bara menyumbang 31% dari kapasitas terpasang Vietnam, dan berencana untuk mengurangi bagian tersebut menjadi 20% pada tahun 2030, meskipun dalam hal konsumsi, Vietnam akan membakar lebih banyak batu bara.

Batu bara yang ditambang secara domestik dan impor berjumlah 80 juta ton dalam 10 bulan pertama tahun ini—impor menyumbang sekitar setengah dari total, menempatkan negara tersebut di antara 20 konsumen teratas dunia.

Pemerintah berencana untuk memperluas kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara menjadi lebih dari 30 GW pada tahun 2030, dari sekitar 21 GW pada tahun 2020. Ini telah berkomitmen untuk menghentikan pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara setelah tahun 2030.

Baca Juga:

• Libur Nataru KAI Divre III Palembang Siapkan 40.248 Tiket
• Buktikan Komitmen, BDDC Gelar Topping Off JST Site Pusat Data Tier IV di Jakarta
• Cek Fakta: Daftar Reshuffle ke-7, 13  Menteri Kabinet Indonesia Maju

Investor asing telah lama mencoba untuk meningkatkan komitmen Vietnam dalam reformasi dan menyatakan keprihatinan atas rencana negara tersebut untuk mengurangi batu bara hanya setelah meningkatkan kapasitas terpasangnya hingga tahun 2030.

Mereka bertaruh pada energi angin lepas pantai untuk mengimbangi sebagian batu bara, tetapi Hanoi mencantumkan dalam rancangan peraturan angin lepas pantai bulan Oktober sebagai tindakan potensial yang akan diselesaikan pada tahun 2025, yang berarti target sektor pada tahun 2030 kemungkinan besar akan terlewatkan.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Distika Safara Setianda pada 27 Nov 2023