Petani Tembakau di Rembang sedang menjemur rajangan daun tembakau.

PETANI TEMBAKAU.jpeg

PP 28/2024 dinilai mengancam keberadaan Industri Hasil Tembakau (IHT), serta memicu efek berantai yang dapat merugikan petani tembakau sebagai pelaku di mata rantai paling awal dalam industri ini.

Rugikan Petani, HKTI Desak Deregulasi Pasal-Pasal Tembakau di PP 28/2024 

wongkito

padat karya.png

Pemerintah juga perlu terus berkonsultasi dan melibatkan pelaku usaha dalam proses perubahan kebijakan hingga implementasinya di lapangan untuk memastikan deregulasi berjalan efektif.

Industri Padat Karya Dibayangi Ancaman PHK, APINDO Minta Ini ke Pemerintah

Peluncuran Laporan ILO terbaru mengenai Transformasi AI dan Digitalisasi di Tempat Kerja terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peluncuran Laporan ILO terbaru mengenai Transformasi AI dan Digitalisasi di Tempat Kerja terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.jpg

Laporan ILO menyoroti bagaimana AI dan digitalisasi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja sekaligus menggarisbawahi perlunya kebijakan proaktif untuk mengatasi risiko-risiko baru. 

AI dan Digitalisasi Pengaruhi K3 di Tempat Kerja

Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Moh. Wahyu Yulianto pada saat menyampaikan release BPS di Palembang, Selasa (8/4.

BPS 

PALEMBANG, WongKito.co, - Pada Maret 2025 inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,77 persen. 

Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Muara Enim sebesar 3,03 persen, kata Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Moh. Wahyu Yulianto pada saat menyampaikan release BPS di Palembang, Selasa (8/4.

Tertinggi di Muara Enim, Inflasi Sumsel Maret 2025 sebesar 1,77 Persen

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menggelar aksi damai didepan gedung DPR. Seluruh mata rantai dalam ekosistem pertembakauan, termasuk tenaga kerja, mendesak Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghapus pasal tembakau yang dinilai diskriminatif dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU kesehatan), yakni Pasal 154 sampai Pasal 158. Rabu 14 Juni 2023. 

1686736505310.webp

Kehadiran Rancangan Perpres ini justru menimbulkan kekhawatiran baru, terutama bagi sektor ritel yang sudah tertekan dengan aturan zonasi dan wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Rancangan Perpres Larangan Penjualan Rokok

Sektor Ritel Khawatirkan Polemik Rancangan Perpres Larangan Penjualan Rokok

Masyarakat sedang berbelanja di Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri di Monpera. Palembang 

Pasar 

PALEMBANG, WongKito.co - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Operasi Pasar Murah di Monumen Ampera (Monpera), Palembang, pada Jumat, 21 Maret 2025. 

Kegiatan Operasi Pasar Murah dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, serta dihadiri oleh Kepala TP PKK Ibu Feby Herman Deru, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Ricky P. Gozali, serta pimpinan instansi terkait.

Search Result

Rugikan Petani, HKTI Desak Deregulasi Pasal-Pasal Tembakau di PP 28/2024

Industri Padat Karya Dibayangi Ancaman PHK, APINDO Minta Ini ke Pemerintah

AI dan Digitalisasi Pengaruhi K3 di Tempat Kerja

Tertinggi di Muara Enim, Inflasi Sumsel Maret 2025 sebesar 1,77 Persen

Sektor Ritel Khawatirkan Polemik Rancangan Perpres Larangan Penjualan Rokok

Pemprov dan BI Sumsel Adakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri