Menuju Realisasi Program 3 Juta Rumah, minta Tambahan Anggaran hingga Petakan Lahan BUMN

JAKARTA - Salah satu bukti masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia, adalah banyak warga yang belum memiliki hunian atau tempat tinggal layak.  Mengatasi permasalahan tersebut, Presiden Prabowo Subianto merencanakan pembangunan tiga juta unit rumah dalam setahun. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta tambahan anggaran Rp 48,4 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk digunakan membangun tiga juta rumah per tahun seperti program Presiden Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan membangun tiga juta rumah membutuhkan anggaran Rp 5,1 triliun di 2025. Selain meminta dana segar ke Sri Mulyani, Ara juga mengaku butuh bantuan sumber daya manusia (SDM).  Dia berharap Kemenkeu bisa menempatkan pegawai yang kompeten untuk menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Baca  Juga:

• Waspada Penipuan! Program Umroh Gratis dari Gajah Duduk pada Akhir 2024
• BRI Bagikan Wawasan Pengelolaan Keuangan dan Investasi untuk Kaum Muda
• Intip Yuk Resep Panada Montok

Bantuan tenaga pegawai Kemenkeu dibutuhkan agar program perumahan yang sudah direncanakan bisa terkoordinasi dengan baik. Selain itu, ia berharap dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

"Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun. Sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun," jelasnya dalam rilis resmi dikutip Senin (18/11/2024).

Pemetaan Lahan BUMN
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah mulai memetakan lahan-lahan milik BUMN yang dapat mendukung pembangunan tiga juta rumah per tahun.

Erick mengatakan sudah melakukan diskusi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait penyediaan lahan untuk program rumah tersebut. 

Tak hanya dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pihaknya juga telah melakukan terobosan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun kawasan yang berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Ia mengatakan, pihaknya telah membangun lahan-lahan di sekitar stasiun kereta api yang penggunaannya tidak maksimal. Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan subsidi untuk yang mampu dan tidak mampu.

Baca Juga:

• Rumah Milik Diana Tabrani Dilelang, Bank CIMB Niaga Tawarkan Nilai Limit Rp2,1 Miliar
• Duta Besar Ukraina Berbagi Pengalaman Diplomasi di Universitas Sriwijaya
• Begini Profil dan Aset 7 BUMN yang Dikelola BP Danantara

Saat ini, baru ada sembilan TOD di seluruh kawasan kereta api yang telah dibangun oleh BUMN. Kementerian BUMN pun mendorong adanya kredit kepemilikan rumah yang cicilannya antara 15-30 tahun.

"Kita mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung daripada tadi, yang namanya percepatan perumahan," ujar Erick di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Lahan Sitaan Jadi Objek

Erick juga mengejar pengoptimalan lahan milik BUMN hingga hasil sitaan koruptor ini bertujuan untuk memangkas cicilan maupun sewa rumah bagi rakyat. Dengan ini, masyarakat dapat mencicicil maupun menyewa rumah menjadi lebih murah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban menegaskan, Kemenkeu memberi lampu hijau untuk aset-aset yang telah dirampas oleh negara dapat dimanfaatkan menunjang perumahan rakyat.

Rio menjelaskan, aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dirampas negara sepenuhnya menjadi milik negara. Dengan status tersebut, aset-aset itu dapat dimasukkan ke dalam program-program pemerintah.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 18 Nov 2024