Anggaran Rp 71 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis, Dinilai INDEF masih Kurang

JAKARTA -  Per Oktober 2024 Presiden terpilih merealisasikan kampanyenya program makan bergizi gratis, namun anggaran program  sudah dipetakan dan dinilai harus berhadapan dengan kondisi keterbatasan ruang fiskal. 

Alokasi anggaran program makan bergizi gratis mencapai Rp71 triliun. Menanggapi hal itu, Researcher, Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo D.P. Irhamna, mengungkapkan kondisi keterbatasan ruang fiskal itu didasari kewajiban pembayaran utang yang mempengaruhi RAPBN 2025.

"Ruang fiskal RI sangat terbatas karena kewajiban pembayaran utang,” kata Ariyo saat diskusi publik bertajuk ‘RAPBN 2025 di Masa Transisi: Apa Saja yang Harus Diantisipasi?’ dilansir Senin (19/8/2024).

Baca Juga:

• Fakta: Klaim Rutin Minum Pil Penambah Darah bisa Cegah Anemia dan Mengurangi Melahirkan Bayi Stunting
• Bawaslu Sumsel Gelar Pelatihan Tata Naskah, Kearsipan dan Kehumasan
• Ajak UMKM Tingkatkan Daya Saing, Pertamina Bakal Gelar SMEXPO 2024 di Palembang

Ia mengatakan, hal ini sekaligus menjadi tantangan dari MBG adalah bagaimana mengimplementasikan rancangan program tersebut di tengah keterbatasan fiskal dan beberapa masalah ekonomi di masyarakat seperti PHK hingga kenaikan BBM.

Bahkan menurutnya, anggaran tersebut masih kurang jika target yang ingin dicapai yaitu penurunan pravelensi stunting. Terlebih, pravelensi stunting di era pemerintahan Joko Widodo masih gagal untuk mencapai angka 14% pada tahun ini. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tingkat pravelensi tahun 2022 masih di angka 21,6%, hanya DKI Jakarta dan Bali yang telah mencapai target tersebut.

Menurut Ariyo, maka total anggaran yang diperlukan yaitu Rp84 triliun dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik dari Paud, SD, SMP hingga SMA dari 36 provinsi yang mengecualikan Jakarta dan Bali.

Baca Juga:

• Telok Abang, Tradisi Unik Palembang Rayakan Hari Kemerdekaan RI
• Alkhurdri Center jadi Pilihan Belajar Bahasa Arab di Palembang
• Sambut Hari Kemerdekaan RI, OJK: Sinergi Berantas Korupsi Kejahatan Luar Biasa

Namun, apabila Jakarta dan Bali juga diperhitungkan maka total anggaran yang diperlukan yaitu Rp88,4 triliun. Bahkan, anggaran ini belum termasuk biaya logistik, personil atau tim yang akan mendistribusikan program tersebut.

Untuk mengatasi stunting secara menyeluruh, program tersebut dinilai belum tentu efektif. Sebab, stunting tidak hanya disebabkan oleh asupan gizi makanan tetapi juga saat kondisi kehamilan ibu dan kualitas fasilitas kesehatan.

Sebagai informasi, rancangan anggaran yang akan dialokasikan untuk program MBG pada RAPBN 2025 mencapai Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB yang mencakup biaya makanan, distribusi (safeguarding) dan operasional lembaga yang menangani program MBG. Program ini juga menargetkan penyerapan 0,82 juta pekerja. 

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 20 Aug 2024