Aparat Penegak Hukum Harus Minta Rekomendasi Majelis Indepeden Apabila Nakes Melakukan Kesalahan

Jakarta, Wongkito.co - Undang-Undang Kesehatan memberikan perlindungan hukum bagi dokter dan tenaga kesehatan. UU nomor 17 tahun 2023 memberikan jaminan dokter dan tenaga kesehatan tidak mudah dipidana dalam menjalankan tugasnya dalam kondisi darurat.

Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes Sundoyo mengatakan, dalam kondisi tersebut, bisa saja terdapat tindakan ekstra di luar prosedur guna mengutamakan keselamatan pasien.  “Teman-teman tenaga kesehatan harus kita berikan perlindungan hukum karena tindakan atau pelayanan bisa tidak sesuai prosedur dan standar pelayanan untuk menyelamatkan pasien.” Senin 21 Agustus 2023.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut penegak hukum tidak boleh langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokter dan nakes apabila mereka diduga melakukan tindak pidana. Harus ada rekomendasi dari majelis independen terlebih dahulu.

Baca juga

• Presiden Jokowi : Program Hilirisasi Jangan Sampai Berhenti
• Mundur Lagi Peresmian Operasional LRT Jabodebek
• Sandiaga Uno Gantikan Posisi Sementara Menko Marves

“Apabila dokter dan tenaga kesehatan diduga melakukan tindak pidana ketika mereka memberikan pelayanan lalu dilaporkan, aparat penegak hukum tidak boleh serta merta melakukan pemeriksaan,” ujar Sundoyo.

Apabila diketahui terdapat nakes yang melakukan tindak pidana, harus terlebih dahulu diperiksa oleh majelis independen yang terdiri dari dokter dan tokoh masyarakat. Setelah itu majelis akan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum terkait dapat diteruskan pada tahap penyidikan atau tidak. 

Tidak hanya itu, Majelis tersebut juga berfungsi menangani dugaan pelanggaran etik dan disiplin. Aturan mengenai pemeriksaan nakes oleh majelis tertuang dalam Pasal 308 Ayat (1) hingga (9) UU Kesehatan.

Mengenai bentuk dari majelis tersebut kemungkinan besar akan menjadi salah satu organ kerja dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) untuk tenaga kesehatan non-dokter. Pemerintah saat ini juga diketahui sedang Menyusun aturan turunan dari UU Kesehatan.

Baca juga

• Dekat dengan Palembang, Dusun ini Akhirnya Dialiri Listrik setelah Menunggu 50 Tahun
• Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan 2023, UIN Raden Fatah Diiikuti 5.054 Mahasiswa Baru
• Batas Waktu Hingga Besok, BPJS Kesehatan Buka Lowongan untuk Sejumlah Posisi Agen

Sebelumnya ketika UU Kesehatan ini baru saja disahkan, terdapat polemik di antara para dokter dan nakes yang takut akan mudah dikriminalisasi melalui UU ini. Mereka menyoriti bila terdapat kelalaian berat maka tenaga kesehatan dan medis dapat dipidana penjara. Namun dalam undang-undang tersebut tidak merinci jelas mengenai kelalaian berat jenis apa yang dapat dikenakan pidana penjara tersebut.

Pada waktu itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama dengan organisasi profesi di bidang kesehatan dan medis lain diketahui juga akan mengajukan Judicial Review UU Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan beberapa hal yang dianggap meresahkan dilingkup dokter dan nakes.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Khafidz Abdulah Budianto pada 21 Aug 2023