Banjir Sumatra Picu Lonjakan Harga Beras di 8 Provinsi

JAKARTA, WongKito.co - Banjir yang melanda wilayah Aceh dan Sumatra berdampak serius pada kenaikan harga pangan hingga kerusakan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dampak tersebut secara langsung mempengaruhi kondisi ekonomi daerah maupun pusat, sehingga membutuhkan penanganan secara tepat.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bencana banjir di Sumatra menjadi pemicu utama kenaikan harga beras, baik kualitas medium maupun premium terutama di Aceh dan Sumatra pada pekan kedua Desember 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan secara nasional ada delapan provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH) beras, tetapi wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara menjadi kontributor signifikan karena terdampak bencana alam.

“Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara merupakan wilayah yang memang sedang terkena bencana sehingga di sini tergambar efeknya sudah mulai terlihat dari perkembangan harga di minggu kedua Desember 2025,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin, 15 Desember 2025.

Kenaikan harga ini terlihat jelas di Aceh, di mana harga beras mencapai Rp14.712 per kilogram dengan IPH 3,10%, dan Sumatra Barat dengan harga Rp16.407 per kilogram serta IPH 1,45%. 

• Hilirisasi Gas Bumi, Kunci Sukses PGN Dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi
• Pertamina Patra Niaga Lakukan Pemulihan Kebutuhan LPG di Aceh, Warga Bisa Bernafas Lega!
• Hoaks: Pencairan Dana SAL Bank BSI, Cek Faktanya Yuk!

Sampai saat ini, pemerintah akan memprioritaskan pemulihan pasar. Pemulihan ini didukung oleh Kementerian Dalam Negeri yang akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk renovasi dan pembangunan ulang.

Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memonitor operasional pelayanan publik di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Otok Kuswandaru, melaporkan bahwa di Aceh terdapat 2 MPP di Kabupaten Langsa dan Aceh Tamiang terdampak langsung, dengan potensi ancaman juga terjadi di Aceh Tengah.

"Di Sumatra, di Provinsi Aceh kami laporkan ada 2 MPP yaitu Kabupaten Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak langsung, dan satu wilayah yaitu Aceh Tengah berpotensi terdampak," kata Otok dalam acara Peresmian Mal Pelayanan Publik Triwulan IV di Kantor Kementerian PANRB, Senin.

Menteri PANRB, Rini Widiyantini, menegaskan meskipun bencana melanda, pelayanan publik tetap dijamin berjalan. Setelah mengidentifikasi kondisi di lokasi terdampak, Kementerian PANRB akan menerapkan langkah-langkah intervensi, salah satunya adalah percepatan proses birokrasi layanan esensial, salah satunya seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). 

Rini juga menyatakan PANRB akan bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mengamankan arsip dan dokumen fisik dari lokasi bencana. Saat ini, Kementerian PANRB juga sedang mendata jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdampak bencana agar hak-hak mereka tetap terpenuhi di tengah kesibukan membantu masyarakat. 

Keseluruhan respons ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi dampak ganda bencana alam, yaitu memprioritaskan stabilitas harga pangan melalui pemulihan infrastruktur pasar, sekaligus memastikan keberlanjutan layanan publik dan perlindungan hak-hak ASN di wilayah terdampak. 

• Musikalisasi dan Puisi Penggalangan Dana Bencana Sumatera, Ramaikan Yudisium Fakultas Dakwan UIN Palembang
• Perjalananku Menjadi Konten Kreator Disabiliitas
• Ini Kata Gen Z pada Peringatan HAM sedunia, Simak Yuk!

Sinergi antar kementerian ini menjadi kunci utama untuk memitigasi risiko ekonomi dan sosial, sehingga pemulihan pasca bencana dapat berjalan cepat dan masyarakat dapat segera mengakses kebutuhan pokok serta layanan birokrasi tanpa hambatan yang berarti.

Tulisan ini telah tayang di TrenAsia.com, jejaring media WongKito.co, pada 15 Desember 2025.