Carut Marut MBG di Palembang, Sempat 1,5 Bulan Setop

Oleh: Nila Ertina FM

SD Negeri 16 di Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan menjadi salah satu sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG),  sejak Kamis, 18 September 2025.

Pada saat perdana menerima MBG, anak-anak tampak secara serentak mencium makanan yang disajikan, baru menikmati setelah yakin tidak bau atau basi.

Sehari, sepekan hingga dua pekan anak-anak masih tampak bersemangat menikmati menu MBG. Namun, pekan ketiga para murid sekolah dasar tersebut yang berada di pusat Kota Palembang mulai enggan menyentuh makanan, meskipun guru berulang kali mengingatkan untuk menikmati makanan dan membawa kotak bekal agar yang tidak habis dibawa pulang.

Walaupun mayoritas anak-anak tidak tertarik lagi menikmati menu MBG, tetapi setiap pekan dari Senin hingga Jumat, paket MBG terus didatangkan ke sekolah, sedangkan pada hari Sabtu, makanan biasa diganti dengan buah dan roti saja. Kondisi tersebut berlangsung hingga Desember 2025, meskipun seringkali tidak ada pasokan MBG karena memang banyak libur sekolah.

Baca Juga:

• OPPO A6s, Desain Mutiara, IP69 dengan Baterai 7000mAh!
• UMKM Harus Bijak Pilih Kemasan Dagang, Mikroplastik Menyebar
• Asosiasi Media Denmark Gugat OpenAI

Memasuki tahun 2026, setelah libur panjang semester suplai MBG pun kembali normal. Sampai akhirnya pada pertengahan Januari, makanan yang hendak disantap murid-murid SD Negeri 16 Palembang tidak layak konsumsi. Ayam yang diolah menjadi masakan "Chicken Katsu" ternyata basi, pihak sekolah pun tidak mau mengambil risiko, dan melaporkan makanan basi tersebut, sampai akhirnya suplai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disetop.

Seorang guru mengungkapkan kalau suplai MBG di sekolah tersebut telah dihentikan pascatemuan makanan basi. Hingga, Selasa (3/3/2026) atau lebih dari 1,5 bulan suplai MBG ke SD Negeri 16 dihentikan.

"Tapi besok, mulai dapat lagi," kata guru tersebut, dihubungi Selasa (3/3/2026).

Sebelumnya, menanggapi pertanyaan wali murid, guru SD Negeri 16 tersebut mengirimkan dokumen surat pemberitahuan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Surat atas nama Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito tersebut, berisi tentang pemberhentian operasional sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ilir Barat Satu Lorok Pakjo 2 Palembang berdasarkan laporan temuan distribusi makanan dalam kondisi tidak layak konsumsi.

Tidak hanya itu, dalam surat juga diberitahukan bahwa kondisi SPPG yang diinvestigasi oleh tim regional Provinsi Sumsel dinilai tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana dapur. Dilaporkan juga ada kekosongan Pengawas Gizi karena tenaga sebelumnya mengundurkan diri. Karena itulah, SPPG ini dihentikan sementara sampai dengan terpenuhinya tenaga Pengawas Gizi serta infrastruktur yang sesuai standar.

Dua pesan terusan juga dikirimkan guru tersebut kepada orang tua sebagai tambahan. Pertama dari kepala sekolah kepada wali kelas untuk mencium terlebih dulu MBG yang diterima. Apabila terdapat makanan yang bau agar tidak dibuang, karena akan dikembalikan ke SPPG sebagai bukti. Kedua, pesan dari pihak SPPG kepada sekolah terkait non operasional sementara dan akan menginformasikan jika sudah kembali operasional.

Data terakhir, per 2 Maret 2026 se-kota Palembang terdapat 186 SPPG, dan sebanyak 130 unit SPPG diantaranya telah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

Belum Dievaluasi Secara Komprehensif

Kajian CELIOS program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak 6 Januari 2025 hingga kini belum disertai studi evaluasi independen maupun evaluasi resmi pemerintah yang komprehensif dan terbuka untuk publik. Ketiadaan laporan berbasis data yang dapat diuji menyisakan pertanyaan mendasar, seberapa efektif program ini dari sisi kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, dampak kesehatan, dan konsekuensi sosial-ekonomi?

Padahal, dalam literatur kebijakan publik, evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai isi, implementasi, dan dampak kebijakan secara terukur. Tanpa itu, klaim keberhasilan sulit diverifikasi.

Pemerintah menyebut MBG telah menjangkau 36,7 juta siswa di seluruh Indonesia dengan 1,41 miliar porsi makanan yang dimasak dan didistribusikan sejak awal pelaksanaan. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengklaim tingkat keberhasilan program mencapai 99,99 persen.

Namun, indikator tersebut dinilai lemah secara metodologis. Jumlah porsi yang didistribusikan tidak otomatis mencerminkan keamanan pangan, kecukupan gizi, dampak terhadap stunting, maupun efisiensi anggaran. Tanpa audit kuantitatif yang ketat, angka cakupan berpotensi menjadi sekadar legitimasi administratif.

Skala program ini sangat besar. Per 12 November 2025, MBG telah melibatkan 14.863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp71 triliun pada 2025 dan melonjak menjadi Rp335 triliun pada 2026. Bahkan Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut pada 2026 pengeluaran MBG setara Rp1,2 triliun per hari.

Setiap SPPG memperoleh alokasi Rp900 juta hingga Rp1 miliar.

Namun dalam Keputusan Ketua BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis SPPG, pendekatan monitoring dan evaluasi disebut hanya mengandalkan metode kualitatif seperti kunjungan lapangan dan diskusi. Untuk program dengan nilai ratusan triliun rupiah, pendekatan tersebut dinilai tidak memadai.

Standar tata kelola publik mengharuskan evaluasi kuantitatif yang robust, pengukuran keamanan pangan, efektivitas gizi, efisiensi distribusi, analisis biaya, hingga estimasi dampak kesehatan. Tanpa itu, pemerintah sulit memastikan apakah program benar-benar memberi manfaat atau justru menimbulkan risiko kesehatan dan pemborosan anggaran dalam skala besar.

Studi Independen: Survei Nasional dan Analisis Ekonometrik

Dalam upaya mengisi kekosongan evaluasi resmi, sebuah studi independen dilakukan CELIOS dengan metodologi kuantitatif.

Salah satu temuan krusial adalah estimasi opportunity cost dari pengalihan anggaran.

Sebesar Rp24,7 triliun anggaran MBG disebut berasal dari sektor kesehatan, termasuk program pencegahan stunting. Dengan asumsi inclusion error (ketidaktepatan sasaran) sebesar 34,2 persen, nilai kesempatan yang hilang dihitung menggunakan pendekatan ekonomi pembangunan yang menyatakan setiap 1 dolar AS investasi pencegahan stunting berpotensi menghasilkan manfaat 47,9 dolar AS di masa depan.

Artinya, terdapat potensi kerugian ekonomi jangka panjang apabila alokasi sumber daya tidak optimal.

Lonjakan anggaran MBG pada 2026 

Dengan anggaran Rp335 triliun pada 2026 setara Rp1,2 triliun per hari muncul perbandingan bahwa dana sebesar itu secara teoritis dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer secara signifikan. Saat ini, masih banyak guru menerima upah di bawah Rp300 ribu per bulan.

Baca Juga:

• Selain Lingkungan, PLTSa Berkonsekuensi Menyasar Pemerintah
• Keseruan Mahasiswa UIN Palembang Berburu Takjil
• Hoaks: Koperasi Merah Putih Layani Pinjol

Kritik yang mengemuka mempertanyakan apakah alokasi besar ke MBG menggerus ruang fiskal pendidikan yang semestinya memperluas akses belajar gratis dan memperbaiki kualitas tenaga pendidik.

Para peneliti menilai Indonesia memiliki kapasitas intelektual dan profesional untuk menyelenggarakan evaluasi kebijakan yang independen dan terukur. Karena itu, absennya evaluasi komprehensif bukan sekadar kelemahan teknokratis, tetapi dapat dipandang sebagai kelalaian moral terhadap jutaan anak yang menjadi penerima manfaat program.

Dengan cakupan nasional dan beban fiskal sangat besar, evaluasi berbasis data dan metodologi ilmiah menjadi prasyarat mutlak agar MBG tidak berhenti sebagai proyek populis, melainkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan manusia yang transparan dan akuntabel.

Tanpa evaluasi yang robust, publik tidak memiliki dasar objektif untuk menilai, apakah MBG benar-benar memperbaiki status gizi anak Indonesia, atau sekadar menghadirkan angka-angka besar tanpa dampak substansial.(*)