Evaluasi Pengendalian Mudik, Kemenhub Tetap Atur Kepulangan Pekerja Migran

JAKARTA, WongKito.co - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI melaporkan evaluasi sementara penerapan pengendalian transportasi, Senin (10/5). Diklaim, terjadi penurunan pergerakan penumpang di angkutan udara, laut, darat, maupun perkeretaapian dari tanggal 6 hingga 9 Mei 2021.

“Hasil evaluasi pada periode tersebut terjadi penurunan yang signifikan. Kalau dari normal di (angkutan) udara penurunan sampai 93 persen, kalau di laut dan kereta api kira-kira 90 persen, di darat sedikit penurunan kira-kira 40 persen,” ungkapnya urai rapat terbatas dengan Presiden, dilansir dari laman Setkab, Senin (10/5).

Dalam kesempatan tersebut Budi Karya mengapresiasi semua unsur yang telah berupaya maksimal melakukan penyekatan di sejumlah titik yang dilalui pemudik. Baik dari TNI, Polri, dan pemda yang melakukan effort yang baik terhadap upaya-upaya penyekatan. Ditambahkan Menhub, penyekatan tersebut tidak berlaku untuk pergerakan arus barang atau logistik yang hanya turun sekitar 3-5 persen.

Lebih lanjut, Budi memaparkan pihaknya juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan pemudik pada H-2 dan H-1 Idulfitri. Dari pantauan pihaknya, mudik masih bisa terjadi lagi pada Selasa besok dan lusa. “Oleh karenanya, kami mengimbau untuk tetap tidak melakukan mudik karena itu akan lebih baik,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga berkonsentrasi mengatur kepulangan para pekerja migran Indonesia (PMI) terutama dari Malaysia, melalui titik kedatangan di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.

“Kementerian Perhubungan menyiapkan kapal-kapal untuk mengangkut ke tempat tujuan akhir dan juga bus. Tadi sudah disepakati bahwa TNI dengan komandan Pangdam akan mengambil alih satu pengelolaan dua titik, di Kepri dan di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Ditambahkan Menhub, dalam Rapat Terbatas juga diputuskan larangan penggunaan pesawat carter selama masa peniadaan mudik. “Berkaitan dengan penggunaan pesawat udara, tadi sudah disetujui bahwa tidak ada lagi penerbangan carter selama masa peniadaan mudik ini, sehingga kalau ada tenaga-tenaga kerja disarankan menunda perjalanan. Tetap ke Indonesia tetapi menunda,” ujarnya.

Selain terus mengintensifkan pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi pergerakan arus balik yang diprediksi terjadi mulai H+2 Lebaran. “Dari catatan kami ada 22 persen yang akan balik pada hari Minggu H+2, itu kalau dikuantifikasi kira-kira 3,6 juta (pemudik), suatu jumlah yang banyak,” ungkap dia. (tri)