Greenpeace : Perdagangan Karbon Solusi Palsu Mengatasi Iklim

Jakarta, Wongkito.co - Pemerintah telah resmi membuka bursa perdagangan karbon, pada tanggal 26 september lalu. Tapi hal itu di kritik oleh Greenpeace.

Greenpeace menganggap pembodohan dari manipulasi perdagangan karbon, dan solusi palsu dalam mengatasi krisis iklim. Senin, 9 Oktober 2023.

Perdagangan karbon ialah penjualan kredit karbon dari perusahaan yang menghasilkan sedikit karbon kepada perusahaan yang menghasilkan banyak karbon dari aktivitasnya. Sebagai informasi.

Dikutip dari laman resmi Greenpeace, Khalisah Khalid dari Greenpeace Indonesia terang-terangan menyebutkan bahwa perdagangan karbon atau karbon offset merupakan praktek greenwashing.

Baca juga

• Ramai Protes Sekolah Daring: Simak Status Kualitas Udara Palembang dari KLHK dan BMKG Yuk!
• Aklamasi, Aryos Nivada dan Agustiar Terpilih Pimpin AMSI Aceh Periode 2023-2027
• Bank Indonesia Kembali Gelar Syariah Festival Sriwijaya di Palembang Square Mall

“Setiap perusahaan yang mengumumkan dana untuk melindungi hutan melalui skema carbon offset hanya melakukan greenwashing jika mereka tidak berkomitmen secara sungguh- sungguh untuk  menurunkan emisi mereka," kata Khalisah.

Jaringan masyarakat sipil lain juga turut menyampaikan ketidakefektifan karbon offset untuk menangani krisis iklim. 

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukko Sombolinggi, mengatakan bahwa dengan membiarkan korporasi pelaku pencemar tetap menjalankan bisnis seperti biasanya, skema offseting justru melahirkan ketidakadilan. 

Terlebih, di tengah ketidakhandalan hukum Indonesia dalam mengakui dan melindungi Masyarakat Adat dan wilayah adat, mekanisme tersebut berpotensi menjadi tunggangan baru para perampas wilayah adat. 

“Negara-negara dan komunitas global seharusnya tidak lagi berkutat pada mekanisme pasar, tetapi harus serius membicarakan mekanisme dukungan yang berbeda terhadap berbagai inisiatif dan praktek Masyarakat Adat dalam menjaga, melindungi, dan mengelola wilayah adat dan sumberdaya yang telah berkontribusi langsung pada penurunan emisi dan peningkatan stok karbon," tegas Rukka.

Dikutip dari TrenAsia.com tak lama setelah perdagangan karbon diresmikan pemerintah, sejumlah jaringan masyarakat sipil dan kelompok lingkungan memboikot perdagangan karbon seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace, dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Ada pula Yayasan Pikul, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), dan School of Democratic Economics (SDE). Penolakan tersebut juga telah disampaikan melalui surat berjudul “Boikot Perdagangan Karbon, Hentikan Pelepasan dan Pembongkaran Emisi, dan Percepat Pengakuan Wilayah Adat serta Wilayah Kelola Rakyat!” yang disampaikan kepada Presiden, kementerian terkait, Bursa Efek Indonesia, dan lembaga verifikasi internasional yaitu Verra

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Rumpi Rahayu